Menanggapi penuntutan resmi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Kamis tgl 3 Juli 2025 terhadap Hasto Kristiyanto terkait perkara turut serta dalam suap kepada mantan Komisioner KPU dan dugaan perintangan proses penegakan hukum kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, tindakan KPK yang secara konsisten menuntut Hasto dengan hukuman 7 tahun penjara dengan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan, patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen memberantas korupsi secara menyeluruh. Terlebih lagi, Jaksa telah mempersiapkan surat tuntutan sebanyak 1.300 lembar membuktikan bahwa KPK benar-benar siap secara materiil untuk menerapkan prinsip equality before the law. Perlu diingat, kasus ini bukan sekadar persoalan perkara suap biasa, melainkan upaya sistematis untuk menghambat proses hukum dalam pergantian anggota DPR RI yang mestinya berjalan transparan dan demokratis. KPK menunjukkan tekad menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekalipun terhadap aktor politik berpengaruh. Perintangan penyidikan (obstruction of justice) adalah kejahatan terhadap sistem peradilan itu sendiri, dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban.
Kedua, publik perlu memahami bahwa kasus ini memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada nilai nominal suap yang terlibat. Korupsi politik merusak sendi-sendi utama dalam kehidupan kita bernegara, tindakan menghambat proses penegakan hukum tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak jantung demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kami mendorong KPK untuk menggunakan segala instrumen hukum yang ada, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), guna melacak aliran dana dan menyita aset-aset yang diduga terkait dengan tindak pidana ini. Koruptor dan mereka yang menghambat proses hukum harus dipastikan tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari kejahatan mereka. Jangan sampai masih ada pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam proses perintangan penyidikan dalam perkara ini namun bisa bebas melenggang diluar sana menghirup udara bebas tanpa ada konsekuensi hukum bagi dirinya.
Ketiga, Hasto bukanlah satu-satunya aktor dalam kasus ini. Dugaan perintangan penyidikan menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas yang berusaha melindungi kepentingan tertentu dalam proses pergantian anggota dewan. KPK harus berani menelusuri lebih dalam untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, baik di lingkungan partai politik, lembaga legislatif, maupun pihak-pihak lain yang mungkin berkepentingan. Kasus ini adalah ujian nyata bagi komitmen KPK dan penegak hukum lainnya untuk membersihkan sistem politik dari praktik korupsi dan upaya pelemahan hukum.
Kami menegaskan bahwa segala upaya untuk menarik opini masyarakat agar meyakini bahwa perkara ini adalah murni perkara politik dan bukan merupakan perkara tindak pidana korupsi adalah semata-mata untuk mengalihkan isu dari fakta dan kenyataan pahit yang harus kita terima sebagai sebuah bangsa dan negara, bahwa korupsi memang sudah memasuki seluruh lini kehidupan masyarakat, bahkan korupsi sudah menyentuh level tertinggi dari sebuah negara demokrasi, yaitu korupsi politik.
Seruan Kami:
-
- Proses peradilan harus transparan dan independen, bebas dari intervensi politik atau tekanan pihak mana pun.
-
- Terbutkan sprindik tambahan lebih lanjut terhadap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk pihak-pihak lain yang melaksanakan perintangan penyidikan.
-
- Perlindungan bagi whistleblower dan saksi yang berani mengungkap fakta baru.
-
- KPK harus tetap profesional, mengedepankan fakta hukum, tidak boleh tunduk pada tekanan politik.
Demikian disampaikan. Panjang umur perjuangan melawan korupsi!
Praswad Nugraha
Mantan Penyidik Senior KPK
