Surat Sakti untuk Bekal Plesiran Istri Menteri
Barangkali memang benar, dalam negeri yang terlalu lama diselimuti kabut kekuasaan, banyak pejabat yang tak lagi mampu membedakan mana urusan negara dan mana urusan keluarga. Termasuk ketika surat berkop kementerian mulai dipakai bukan untuk kepentingan publik, melainkan demi memuluskan rencana plesiran istri pejabat ke Eropa, lengkap dengan permintaan agar difasilitasi oleh duta besar negara sahabat. […]
Tuntutan KPK ke Hasto Adalah Peringatan Keras Bagi Siapapun Yang Mencoba Menjadi Backing Korupsi Politik
Menanggapi penuntutan resmi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Kamis tgl 3 Juli 2025 terhadap Hasto Kristiyanto terkait perkara turut serta dalam suap kepada mantan Komisioner KPU dan dugaan perintangan proses penegakan hukum kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, tindakan KPK yang secara […]
Penangkapan Kembali Nurhadi
Menanggapi penangkapan kembali Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, tindakan KPK yang kembali menangkap Nurhadi patut diapresiasi sebagai bentuk konsistensi dalam memberantas korupsi secara menyeluruh dan tuntas. Patut diingat, perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi […]
OTT Topan Obaja Putra Ginting
Menanggapi terkait OTT yang menimpa Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PU Sumatera Utara, maka kami dapat sampaikan sebagai berikut: Pertama, fee dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pada bidang infrastruktur bukan merupakan modus yang baru dalam dunia korupsi dan menduduki peringkat tertinggi dalam jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak KPK […]
OTT KPK Terkait Proyek Infrastruktur Yang Melibatkan Kadis PUPR Provinsi Medan
Terkait dengan OTT yang dilakukan KPK terkait proyek infrastruktur yang melibatkan Kadis PUPR Provinsi Medan, maka kami berpendapat: Pertama, ini adalah hal yang patut diapresiasi ditengah minimnya OTT yang berhasil dilakukan KPK pada periode pemerintahan sebelumnya. Terlebih, OTT ini dilakukan terhadap Kadis pada provinsi yang dipimpin oleh menantu mantan Presiden sebelumnya. Kedua, adapun terkait nilai […]
Upaya Kriminalisasi Whistleblower
Terkait dengan adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap saudara Sri Yanto (Mantan Pegawai Baznas Jabar), IM57+ Institute berpendapat:
Tanggapan Fakta Persidangan Perlindungan Judi Online
Terkait dengan berbagai pertanyaan soal fakta persidangan dimana dalam dakwaan terdapat elaborasi dugaan penerimaan Budi Arie dari pengamanan judi online maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, penerimaan Budi Arie dalam kapasitasnya sebagai Menteri tidak boleh hanya didekati dengan pendekatan judi online tetapi harus menggunakan pendekatan tindak pidana korupsi. Penerimaan yang dilakukan dalam jabatan sebagai menteri memadai […]
Indonesia Memanggil : Anti-Corruption Academy Batch 3
Apakah kamu memiliki semangat untuk memberantas korupsi di sektor sumber daya alam? Bergabunglah dalam IM ACA Batch 3, pelatihan khusus bagi para investigator dari masyarakat sipil yang mendukung upaya advokasi publik. Are you passionate about combating corruption in natural resources? Join the IM57+ Anti-Corruption Academy Batch 3, a specialized training for civil society investigators supporting […]
Tanggapan Dugaan Keterlibatan Firli Bahuri
Terkait dengan terungkapnya fakta dari Penyidik Rossa Purbo Bekti pada proses pemeriksaan bahwa adanya dugaan keterlibatan Firli Bahuri dalam perintangan penyidikan maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, modus berulang. Fakta ini tidak mengejutkan karena secara modus operansi selaras dengan penetapan status tersangka Firli saat ini di Polda dimana Firli diduga melakukan upaya pengkondisian pada kasus lainnya […]
Tanggapan Pengesahkan RUU Perampasan Aset
Terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, pernyataan tersebut akan baik ketika direalisasikan dan tidak sekedar menjadi retrorika belaka. Kita tentu ingat bahwa Presiden Jokowi pun berulang kali menyatakan hal tersebut tetapi sampai akhir jabatannya RUU Perampasan Asset tidak kunjung terealisasi. Melempar tanggungjawab ke DPR pun dirasa […]