Barangkali memang benar, dalam negeri yang terlalu lama diselimuti kabut kekuasaan, banyak pejabat yang tak lagi mampu membedakan mana urusan negara dan mana urusan keluarga. Termasuk ketika surat berkop kementerian
Menanggapi penuntutan resmi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Kamis tgl 3 Juli 2025 terhadap Hasto Kristiyanto terkait perkara turut serta dalam suap kepada mantan Komisioner KPU dan
Pelaksanaan kegiatan investigasi dengan outcome publikasi hasil investigasi dan masukan bagi pihak yang berkepentingan.
Melakukan advokasi terhadap kebijakan publik yang diambil pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Sehingga dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh, terutama terkait dengan isu korupsi yang berkembang di suatu sektor kebijakan publik. Sehingga masyarakat dan pemerintah mendapatkan gambaran komprehensip atas resiko korupsi disektor tersebut.
Pelaksanaan kegiatan riset dan kajian dengan outcome publikasi hasil riset/kajian dan memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan.
Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) merupakan organisasi gerakan anti korupsi yang didirikan oleh para eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Deklarasi pembentukan IM57+ dilakukan pada tanggal 30 September 2021, bertepatan dengan hari terakhir mereka bekerja sebagai pegawai KPK. Organisasi ini telah resmi berbadan hukum sebagai perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM per 5 Januari 2022.
Read More
IM57+ Institute akan membuka loket pelayanan aduan masyarakat terkait perkara mega korupsi yang menarik perhatian masyarakat luas namun penanganan perkaranya tidak ditindaklanjuti , tidak diselesaikan , tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum terkait . Selain itu , IM57+ Institute juga akan melakukan profiling dan investigasi terhadap calon pejabat publik yang sedang mengikuti seleksi agar rakyat dapat mengetahui kualitas para calon pejabat tersebut dengan lebih objektif
Melakukan advokasi terhadap kebijakan publik yang diambil pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan . Sehingga dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh , terutama terkait dengan isu korupsi yang berkembang di suatu sektor kebijakan publik . Sehingga masyarakat dan pemerintah mendapatkan gambaran komprehensip atas resiko korupsi disektor tersebut .
Melakukan kerjasama nasional dan internasional dengan institusi yang relevan dalam kerangka mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif
Kajian terhadap sistem deteksi dan pencegahan korupsi bagi instansi atau lembaga pemerintah yang bertujuan untuk melakukan pembenahan pada titik titik rawan korupsi .
Melakukan kegiatan kampanye anti korupsi melalui berbagai metode , baik secara online maupun offline . Kampanye dan sosialisasi dilakukan bersama sama dengan lembaga pendidikan , universitas, komunitas , NGO, dan media massa sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.
Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan , kapasitas , kapabilitas , dan kesadaran yang tercerahkan bagi masyarakat terkait bahaya korupsi bagi negara.
Gedung YLBHI, Jalan Pangeran Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat.
10320
+628118995057
info@im57.org
