Tuntutan KPK ke Hasto Adalah Peringatan Keras Bagi Siapapun Yang Mencoba Menjadi Backing Korupsi Politik
Menanggapi penuntutan resmi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Kamis tgl 3 Juli 2025 terhadap Hasto Kristiyanto terkait perkara turut serta dalam suap kepada mantan Komisioner KPU dan dugaan perintangan proses penegakan hukum kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, tindakan KPK yang secara […]
Penangkapan Kembali Nurhadi
Menanggapi penangkapan kembali Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, tindakan KPK yang kembali menangkap Nurhadi patut diapresiasi sebagai bentuk konsistensi dalam memberantas korupsi secara menyeluruh dan tuntas. Patut diingat, perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi […]
OTT Topan Obaja Putra Ginting
Menanggapi terkait OTT yang menimpa Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PU Sumatera Utara, maka kami dapat sampaikan sebagai berikut: Pertama, fee dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pada bidang infrastruktur bukan merupakan modus yang baru dalam dunia korupsi dan menduduki peringkat tertinggi dalam jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak KPK […]
Tanggapan Pengesahkan RUU Perampasan Aset
Terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, pernyataan tersebut akan baik ketika direalisasikan dan tidak sekedar menjadi retrorika belaka. Kita tentu ingat bahwa Presiden Jokowi pun berulang kali menyatakan hal tersebut tetapi sampai akhir jabatannya RUU Perampasan Asset tidak kunjung terealisasi. Melempar tanggungjawab ke DPR pun dirasa […]
Putusan Praperadilan Hasto Kristianto
Terkait dengan Putusan Praperadilan yang menolak permohonan Hasto Kristianto, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, apresiasi terhadap majelis hakim yang telah menolak permohonan tersebut. Hal tersebut mengingat karena secara nyata bukti yang ditampilkan oleh KPK melebihi persyaratan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KPK. Ini menjadi suatu pijakan yang baik mengingat kasus ini […]
Tanggapan Terkait Pendekatan Denda Damai Terhadap Koruptor
Terkait dengan adanya upaya penggunaan pendekatan denda damai yang diungkapkan oleh Menteri Hukum, dapat disampaikan: Pertama, secara formil, pendekatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut mengingat, ketentuan dalam UU Kejaksaan menysaratkan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang mengatur secara pokok pidana dimaksud untuk dapat menggunakan denda damai. Ketentuan pada pasal 4 […]
Tanggapan Terhadap Pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra
Terkait soal pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra soal pemaafan koruptor dengan syarat pengembalian uang negara sebagai Amnesti dan Abolisi, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, ini menjadi upaya untuk menjustifikasi peringanan hukuman koruptor dan bahkan pemaafan dengan menggunakan dalih optimalisasi pemulihan aset hasil korupsi. Silahkan ditelaah regulasi di selurug dunia apakah ada upaya penghapusan pidana ketika adanya […]
Tidak ada Komitmen DPR untuk Mengembalikan Marwah KPK
Sehubungan dengan telah terpilihnya Pimpinan KPK, maka IM57+ Institute berpandangan: Pertama, tidak ada representasi masyarakat sipil dalam komposisi pimpinan Pimpinan KPK yang terpilih. Seluruh Pimpinan KPK yang terpilih mewakili institusi penegak hukum dan auditor. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintahan yang baru tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong reform KPK yang seharusnya menjadi kunci penting […]
Dies Natalis dan Gerakan Pembebasan
Masih terngiang di kepala saya ketika seorang teman menginformasikan bahwa nama saya masuk ke dalam salah satu dari tujuh puluh lima pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Saat itu saya sedang bertugas di Pontianak pada bulan Ramadhan di saat pandemi covid 19 sedang mengamuk. Meskipun tiga tahun sudah berlalu, namun rasanya baru […]
Urgensi Membangun Sistem Integritas Nasional
Pemberantasan korupsi selalu menjadi topik hangat dalam dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia. Di tengah upaya yang terus dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, tantangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi masih terasa berat. Kini, satu bulan menjelang masa kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, harapan akan adanya perbaikan dan penguatan sistem integritas […]