Direksi dan Komisaris BUMN Bukan Penyelengara Negara?
Terkait dengan kewenangan KPK menangani perkara setelah ada aturan dalam UU BUMN yang menyebutkan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN bukan Penyelengara Negara dapat saya sampaikan sebagai berikut: Southeast Asia Anti Corruption Syndicate (SEA Action) M. Praswad NugrahaChairman
Skor Indeks Persepsi Korupsi
Terkait dengan skor IPK Indonesia tahun ini, IM57+ Institute: Pertama, kenaikan skor sebesar dari 34 ke 37 adalah sinyal bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih serius untuk menunjukan realisasi komitmen pemberantasan korupsi. Pada satu sisi, kenaikan skor adalah momentum positif yang harus digunakan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan KPK pimpinan baru serta adanya berbagai pernyataan […]
Penetapan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka
Terkait penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, penetapan tersangka ini menjadi pintu masuk untuk membuka skandal yang lebih besar dan menunjukan tidak kompetennya pemimpin sebelumnya. Hal tersebut mengingat bahwa kasus ini sudah bertahun-tahun berjalan sejak OTT dan maju mundur proses yang terjadi tetapi baru diproses saat ini. Artinya, Pimpinan KPK saat […]
Tidak ada Komitmen DPR untuk Mengembalikan Marwah KPK
Sehubungan dengan telah terpilihnya Pimpinan KPK, maka IM57+ Institute berpandangan: Pertama, tidak ada representasi masyarakat sipil dalam komposisi pimpinan Pimpinan KPK yang terpilih. Seluruh Pimpinan KPK yang terpilih mewakili institusi penegak hukum dan auditor. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintahan yang baru tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong reform KPK yang seharusnya menjadi kunci penting […]
Dies Natalis dan Gerakan Pembebasan
Masih terngiang di kepala saya ketika seorang teman menginformasikan bahwa nama saya masuk ke dalam salah satu dari tujuh puluh lima pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Saat itu saya sedang bertugas di Pontianak pada bulan Ramadhan di saat pandemi covid 19 sedang mengamuk. Meskipun tiga tahun sudah berlalu, namun rasanya baru […]
The Urgency of Building Indonesia’s National Integrity System
Corruption remains one of the gravest challenges facing Indonesia, hindering its progress in governance, public trust, and economic development. Despite continuous efforts to combat corruption over the years, the country still struggles to effectively address the deep-rooted issues of bribery, abuse of power, and inefficiency within its institutions. As Indonesia prepares for the inauguration of […]
Urgensi Membangun Sistem Integritas Nasional
Pemberantasan korupsi selalu menjadi topik hangat dalam dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia. Di tengah upaya yang terus dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, tantangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi masih terasa berat. Kini, satu bulan menjelang masa kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, harapan akan adanya perbaikan dan penguatan sistem integritas […]
Acara Peluncuran I-KPK dan Buku ‘The Most Honorable Fight: The Stories of Sacked Indonesian Graft-Busters’
Jakarta, 12 Februari 2024 Pada Senin (12/02/2024), IM57+ Institute mengadakan acara “Acara Peluncuran I-KPK dan Buku ‘The Most Honorable Fight…” yang diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional, Gambir, Jakarta Pusat. Acara tersebut dibuka oleh M. Praswad Nugraha, Ketua IM57+ Institute, yang menyatakan bahwa Indikator Kinerja Pemberantasan Korupsi (I-KPK) merupakan alat dalam mengukur efektifitas penegakan hukum tindak […]
Pungli Rutan Merupakan Sinyal Penguat Perlunya Restart KPK
Sehubungan dengan akan disidangkannya pelanggaran kode etik pada pungli rutan dengan jumlah pegawai mencapai 93 pegawai, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, jumlah pegawai yang masif dalam prilaku tersebut menguatkan petunjuk atas gagalnya penerapan revisi UU KPK dan pimpinan saat ini. Hal tersebut menunjukan persoalan pimpinan yang tidak memberikan teladan berimplikasi pada tindakan pegawai karena ketiadaan suri […]
Rafael Alun Meminta Dibebaskan
Terkait terdakwa Rafael Alun meminta dibebaskan dan harta dikembalikan karena mengklaim telah banyak berjasa untuk negara. Berkaitan dengan ini IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut: IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha Ketua