Penangkapan Kembali Nurhadi

Menanggapi penangkapan kembali Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, tindakan KPK yang kembali menangkap Nurhadi patut diapresiasi sebagai bentuk konsistensi dalam memberantas korupsi secara menyeluruh dan tuntas. Patut diingat, perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi […]

OTT Topan Obaja Putra Ginting

Menanggapi terkait OTT yang menimpa Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PU Sumatera Utara, maka kami dapat sampaikan sebagai berikut: Pertama, fee dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pada bidang infrastruktur bukan merupakan modus yang baru dalam dunia korupsi dan menduduki peringkat tertinggi dalam jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak KPK […]

OTT KPK Terkait Proyek Infrastruktur Yang Melibatkan Kadis PUPR Provinsi Medan

Terkait dengan OTT yang dilakukan KPK terkait proyek infrastruktur yang melibatkan Kadis PUPR Provinsi Medan, maka kami berpendapat: Pertama, ini adalah hal yang patut diapresiasi ditengah minimnya OTT yang berhasil dilakukan KPK pada periode pemerintahan sebelumnya. Terlebih, OTT ini dilakukan terhadap Kadis pada provinsi yang dipimpin oleh menantu mantan Presiden sebelumnya. Kedua, adapun terkait nilai […]

Direksi dan Komisaris BUMN Bukan Penyelengara Negara?

Terkait dengan kewenangan KPK menangani perkara setelah ada aturan dalam UU BUMN yang menyebutkan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN bukan Penyelengara Negara dapat saya sampaikan sebagai berikut: Southeast Asia Anti Corruption Syndicate (SEA Action) M. Praswad NugrahaChairman

Skor Indeks Persepsi Korupsi

Terkait dengan skor IPK Indonesia tahun ini, IM57+ Institute: Pertama, kenaikan skor sebesar dari 34 ke 37 adalah sinyal bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih serius untuk menunjukan realisasi komitmen pemberantasan korupsi. Pada satu sisi, kenaikan skor adalah momentum positif yang harus digunakan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan KPK pimpinan baru serta adanya berbagai pernyataan […]

Penetapan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka

Terkait penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, penetapan tersangka ini menjadi pintu masuk untuk membuka skandal yang lebih besar dan menunjukan tidak kompetennya pemimpin sebelumnya. Hal tersebut mengingat bahwa kasus ini sudah bertahun-tahun berjalan sejak OTT dan maju mundur proses yang terjadi tetapi baru diproses saat ini. Artinya, Pimpinan KPK saat […]

Tidak ada Komitmen DPR untuk Mengembalikan Marwah KPK

Sehubungan dengan telah terpilihnya Pimpinan KPK, maka IM57+ Institute berpandangan: Pertama, tidak ada representasi masyarakat sipil dalam komposisi pimpinan Pimpinan KPK yang terpilih. Seluruh Pimpinan KPK yang terpilih mewakili institusi penegak hukum dan auditor. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintahan yang baru tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong reform KPK yang seharusnya menjadi kunci penting […]

Dies Natalis dan Gerakan Pembebasan

Masih terngiang di kepala saya ketika seorang teman menginformasikan bahwa nama saya masuk ke dalam salah satu dari tujuh puluh lima pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Saat itu saya sedang bertugas di Pontianak pada bulan Ramadhan di saat pandemi covid 19 sedang mengamuk. Meskipun tiga tahun sudah berlalu, namun rasanya baru […]

The Urgency of Building Indonesia’s National Integrity System

Corruption remains one of the gravest challenges facing Indonesia, hindering its progress in governance, public trust, and economic development. Despite continuous efforts to combat corruption over the years, the country still struggles to effectively address the deep-rooted issues of bribery, abuse of power, and inefficiency within its institutions. As Indonesia prepares for the inauguration of […]