Tanggapan Dugaan Keterlibatan Firli Bahuri
Terkait dengan terungkapnya fakta dari Penyidik Rossa Purbo Bekti pada proses pemeriksaan bahwa adanya dugaan keterlibatan Firli Bahuri dalam perintangan penyidikan maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, modus berulang. Fakta ini tidak mengejutkan karena secara modus operansi selaras dengan penetapan status tersangka Firli saat ini di Polda dimana Firli diduga melakukan upaya pengkondisian pada kasus lainnya […]
Tanggapan Pengesahkan RUU Perampasan Aset
Terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, pernyataan tersebut akan baik ketika direalisasikan dan tidak sekedar menjadi retrorika belaka. Kita tentu ingat bahwa Presiden Jokowi pun berulang kali menyatakan hal tersebut tetapi sampai akhir jabatannya RUU Perampasan Asset tidak kunjung terealisasi. Melempar tanggungjawab ke DPR pun dirasa […]
Southeast Asia Anti-Corruption Conference: Recalling Jakarta Statement
Pada hari ini, 29 April 2025, diadakan konferensi regional Asia Tenggara yang mengangkat soal strategi implementasi Jakarta Statement. Jakarta Statement adalah 16 Prinsip yang merupakan indikator dalam menilai indepedensi lembaga pemberantasan korupsi. Konferensi ini mencoba untuk memformulasikan strategi untuk merealisasikan Jakarta Statement. Konferensi bertajuk Southeast Asia Anti-Corruption Conference: Recalling the Jakarta Statement diselenggarakan di Putrajaya […]
Teror Tempo
Terkait dengan adanya teror bertubi-tubi terhadap Tempo melalui pengiriman Kepala Babi dan saat ini berupa tikus yang dipenggal, maka IM57+ Institute menyatakan: Pertama, tindakan pengecut yang dilakukan terhadap jurnalis tersebut adalah rangkaian teror yang memukul mundur demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jurnalis adalah pilar penting demokrasi ketika bicara transparansi dan akuntabilitas. Berbagai teror yang terjadi jelas […]
Urgensi Integritas Pelaporan Keuangan: Sekadar Pengingat
Di Indonesia, terdapat beberapa kasus kecurangan atau manipulasi pelaporan keuangan. Kasus-kasus itu di antaranya adalah pada PT Garuda Indonesia, Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asabri. Manajemen PT Garuda Indonesia mencatatkan potensi pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Pendapatan ini sesungguhnya belum secara aktual terealisasi. Tujuannya adalah agar nilai laba perusahaan […]
Jangan Ada Bencana Moral Dalam Wewenang Hapus Buku dan Hapus Tagih BUMN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) punya wewenang baru: hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan ini termuat di dalam Undang-Undang (UU) BUMN anyar: UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih BUMN tidak secara spesifik diatur dalam regulasi sebelumnya, […]
Bias Jabatan Publik
Saya kerap tertegun dengan jabatan publik. Dia hampir selalu bersanding erat dengan kekuasaan. Pemegang jabatan publik merasa dirinya berkuasa. Kekuasaan pada jabatan publik sesungguhnya semata alat untuk menjalankan fungsinya. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang, bertujuan publik, bukan demi kuasa itu sendiri. Dari manakah datangnya kekuasaan? Goenawan Mohamad, dalam Catatan Pinggirnya edisi 2 Oktober 1976, menulis, […]
Keluar Dari Perangkap Passenger
Memang menjadi sebuah kepastian bahwa negeri ini membutuhkan driver. Ketika ekosistem sekeliling tidak mendukung, driver muncul untuk mengubahnya. Menjelajahi hidup berarti menggeluti tantangan dan risiko. Kitalah penentu nasib, bukan nasib yang menentukan diri kita. Demikian intensi Rhenald Kasali dalam buku best seller-nya, Self Driving: Menjadi Driver atau Passenger? (2014). Mentalitas driver adalah sikap hidup yang […]
Kesadaran Kebangsaan
Tahun 2010 sampai 2011 lalu saya mendapatkan kesempatan untuk mengambil program S2 dengan beasiswa dari pemerintah Australia. Saya mengambil Kebijakan Publik di The Australian National University (ANU), Canberra. Bagi saya, pengalaman sekolah di negeri orang adalah cermin. Saya kerap membandingkan tanah nusantara dengan negara di mana saya belajar. Tidak hendak mencela negeri sendiri, tapi saya […]
Skor Indeks Persepsi Korupsi
Terkait dengan skor IPK Indonesia tahun ini, IM57+ Institute: Pertama, kenaikan skor sebesar dari 34 ke 37 adalah sinyal bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih serius untuk menunjukan realisasi komitmen pemberantasan korupsi. Pada satu sisi, kenaikan skor adalah momentum positif yang harus digunakan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan KPK pimpinan baru serta adanya berbagai pernyataan […]