Terkait dengan OTT yang dilakukan KPK terkait proyek infrastruktur yang melibatkan Kadis PUPR Provinsi Medan, maka kami berpendapat:
Pertama, ini adalah hal yang patut diapresiasi ditengah minimnya OTT yang berhasil dilakukan KPK pada periode pemerintahan sebelumnya. Terlebih, OTT ini dilakukan terhadap Kadis pada provinsi yang dipimpin oleh menantu mantan Presiden sebelumnya.
Kedua, adapun terkait nilai barang bukti yang diamankan dan jumlah nilai suap pada indikasi awal bukanlah ukuran. KPK pada beberapa kasus bahkan mengamankan uang dalam jumlah puluhan juta. Menjadi pembeda dari KPK adalah kemampuan KPK mengembangkan kasus yang ditanganinya sehingga mampu bukan hanya kasus yang terdeteksi melalui OTT tetapi membongkar jaringan korup baik melalui tindak lanjut penyelidikan atau pengembangan penyidikan. KPK pernah mempunyai pengalaman melakukan OTT yang berkisar hanya ratusan juta tetapi pada akhirnya uang pengganti yang nilainya ratusan milyar rupiah. Ini harus dilakukan KPK dalam penanganan kasus ini.
Ketiga, menjadi penting kemampuan KPK selain bicara soal pemulihan aset dan pembongkaran sindikat tetapi juga menilik pemilik manfaat (beneficial owner) dari berbagai transaksi ini. Sangat mungkin Kepala Dinas melakukan ini tidak sendiri tetapi merupakan kelanjutan pihak lainnya. Pada banyak kasus yang KPK tangani sebelumnya bahkan terdapat pola koordinasi dengan pihak yang lebih tinggi. Ini bisa ditemua pada hampir semua kasus yang pernah ditangani KPK. KPK harus menjaga indepedensinya dalam penanganan kasus ini, terlebih kasus ini berpotensi terdapat banyak intervensi dari berbagai pihak yang berkepentingan.
Drmikian disampaikan. Panjang umur perjuangan !
Lakso Anindito
Ketua IM57+ Institute
