Pemberantasan korupsi selalu menjadi topik hangat dalam dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia. Di tengah upaya yang terus dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, tantangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi masih terasa berat. Kini, satu bulan menjelang masa kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, harapan akan adanya perbaikan dan penguatan sistem integritas nasional menjadi semakin penting. Apalagi dengan merosotnya kinerja penegakan hukum terhadap kasus korupsi, di saat begitu banyak dugaan kasus korupsi di berbagai sektor, masa ini menjadi saat yang tepat untuk melakukan refleksi serta perombakan dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.
Inspirasi dari Australia, yang memiliki sistem integritas nasional yang kuat, bisa menjadi contoh bagi Indonesia dalam memperkuat upaya ini. Saat mengikuti Asia Pacific Integrity School dan short course di lembaga-lembaga negara yang tergabung ke dalam system integritas nasional Australia, penulis diperkenalkan dengan konsep tiga fase integritas, yaitu compliance integrity (integritas kepatuhan), values integrity (integritas nilai), dan institutional integrity (integritas kelembagaan). Sistem ini tidak hanya menekankan pada penegakan hukum yang ketat, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai moral di setiap lapisan masyarakat serta memastikan lembaga-lembaga publik memiliki kekuatan dan kemandirian yang diperlukan.
Gagasan tentang pembentukan dan penguatan Sistem Integritas Nasional (SIN) bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Pada periode ketiga KPK, di masa kepemimpinan Abraham Samad dan kawan-kawan, konsep sistem integritas nasional mulai dirancang dan disosialisasikan, tepatnya pada medio 2013 hingga 2014. Sayangnya, inisiatif tersebut tidak berkembang secara optimal hingga saat ini, meskipun urgensinya semakin terasa. Di tengah merosotnya kinerja penegakan hukum terhadap korupsi, sistem ini bisa menjadi solusi yang konkret bagi Indonesia.
Merosotnya Kinerja KPK Dalam Penegakan Hukum
Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pemberantasan korupsi adalah merosotnya kinerja penegakan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat penurunan jumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK, penurunan kualitas investigasi, dan penurunan jumlah pelaku yang ditindak. Penurunan ini menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam sistem hukum kita, mulai dari lemahnya penegakan hukum hingga muncul dugaan adanya intervensi politik dalam proses penuntutan.
Dalam konteks ini, Presiden terpilih, perlu mengedepankan agenda reformasi penegakan hukum, terutama dengan memastikan bahwa lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan bekerja dengan lebih independen dan bebas dari tekanan politik. Pengalaman dari Australia menunjukkan bahwa compliance integrity atau integritas kepatuhan sangat penting untuk memastikan hukum dijalankan secara konsisten dan adil. Semua pihak, baik di sektor publik maupun swasta, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Dengan kata lain, tidak boleh ada yang kebal hukum, termasuk para pejabat tinggi dan politisi, termasuk dari partai pendukung pemerintah.
Penguatan compliance integrity bisa dimulai dengan memperbaiki koordinasi antara lembaga penegak hukum, mempercepat proses investigasi kasus korupsi, serta meningkatkan transparansi dalam proses hukum. Keterbukaan dalam penanganan kasus akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan meminimalkan kemungkinan adanya manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan.
Pemilihan Pimpinan KPK: Menjaga Independensi
Selain memperkuat penegakan hukum, pemilihan Pimpinan KPK periode 2024-2029 juga menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Proses seleksi ini sangat menentukan masa depan KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita sudah sering melihat bagaimana pemilihan pimpinan lembaga-lembaga negara, termasuk KPK, sering kali diwarnai oleh kepentingan politik yang dapat melemahkan independensi lembaga tersebut.
Presiden Jokowi perlu memastikan bahwa pemilihan Pimpinan KPK yang saat ini dilakukan oleh Panitia Seleksi Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Kriteria utama yang harus menjadi prioritas dalam pemilihan pimpinan KPK adalah integritas, kompetensi, dan rekam jejak dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan memilih pimpinan yang memiliki integritas yang tinggi, kita bisa memastikan bahwa KPK akan tetap menjadi lembaga yang kuat dan independen dalam menjalankan tugasnya, tanpa harus tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun.
Di sisi lain, masyarakat dan media juga perlu berperan aktif dalam mengawal proses pemilihan ini. Publik harus diberikan akses untuk memantau dan mengevaluasi kandidat yang diusulkan, sementara media berperan penting dalam menyampaikan informasi yang objektif dan akurat kepada masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat akan membantu mencegah adanya campur tangan politik yang dapat merusak integritas proses seleksi ini.
Membangun Budaya Integritas melalui Pendidikan Nilai
Selain penegakan hukum yang kuat, pemberantasan korupsi juga membutuhkan upaya jangka panjang dalam membangun budaya integritas. Di sinilah pentingnya values integrity, yaitu integritas yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika. Budaya integritas harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan informal, serta melalui kampanye-kampanye publik yang menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi.
Di Australia, values integrity menjadi bagian penting dalam sistem integritas nasional mereka. Nilai-nilai moral diajarkan dan diaplikasikan di semua lapisan masyarakat, mulai dari birokrat hingga masyarakat umum. Hal ini menciptakan budaya di mana korupsi dianggap sebagai tindakan yang memalukan dan tidak dapat diterima.
Indonesia bisa belajar dari pendekatan ini dengan memperkuat pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dan universitas, serta melalui pelatihan etika pemerintahan bagi para pejabat publik. Dengan demikian, kita tidak hanya mengandalkan penegakan hukum untuk memberantas korupsi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral yang akan memperkuat komitmen setiap individu untuk menolak korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Memperkuat Kelembagaan: Menuju Integritas Kelembagaan yang Kokoh
Langkah penting lainnya adalah memperkuat institutional integrity atau integritas kelembagaan. Lembaga-lembaga negara yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi harus memiliki kemandirian yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan efektif. Presiden terpilih Prabowo Subianto perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dilindungi dari campur tangan politik, sehingga mereka bisa bekerja secara independen.
Selain itu, reformasi kelembagaan harus menjadi prioritas untuk meminimalkan potensi terjadinya korupsi di sektor-sektor tertentu, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Setiap lembaga pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang efektif dan didukung oleh pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga independen lainnya.
Australia telah membuktikan bahwa dengan integritas kelembagaan yang kuat, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Indonesia perlu mengikuti langkah ini dengan memperkuat sistem pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.
Membawa Indonesia ke Depan dengan Sistem Integritas Nasional yang Kuat
Di tengah tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki kesempatan emas untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan adil. Dengan memperkuat sistem integritas nasional melalui penegakan hukum yang kuat, pemilihan pimpinan lembaga yang transparan, pendidikan nilai-nilai integritas, serta memperkuat kelembagaan, Indonesia dapat meminimalkan praktik korupsi yang selama ini menjadi penghambat utama kemajuan bangsa.
Pengalaman negara-negara lain, seperti Australia, menunjukkan bahwa dengan sistem integritas nasional yang kuat, korupsi dapat diberantas secara efektif. Sekarang adalah waktunya bagi Indonesia untuk melangkah maju dan membangun pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Sistem integritas nasional harus menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih diharapkan dapat memimpin perubahan ini dengan tegas dan berkomitmen.
Aulia Postiera
(Penggiat Anti Korupsi IM57+ Institute)
