Dinasti Politik = KORUPSI
Sehubungan dengan pertanyaan media terkait sikap menjelang pembacaan Putusan MK terkait batas umur presiden dan wakil Presiden, IM57+ Institute menyatakan sikap sebagai berikut: Pertama, politik dinasti berpotensi korup. Salah satu persoalan mendasar dalam reformasi adalah nepotisme yang merupakan salah satu manifestasi dari korupsi. Nepotisme membuat bergesernya nilai demokrasi dan menjadikan pemilihan umum menjadi formalitas belaka […]
Pimpinan KPK Harus Bertanggung Jawab Kontroversi Penetapan Tersangka TNI Aktif
Menanggapi kontroversi yang terjadi terkait penetapan tersangka dari TNI aktif, IM57+ Institute menyampaikan: Pertama, Pimpinan KPK terlihat tidak memahami bagaimana seharusnya KPK bertindak dalam penanganan kasus yang terjadi di KPK. Hal tersebut mengingat, proses penetapan tersangka tidak dapat dilakukan melalui mekanisme yang bersifat tersendiri tanpa adanya ekspose perkara dengan persetujuan Pimpinan KPK. Penyelidik KPK bertindak […]
Tanggapan OTT Rektor UNILA Oleh KPK
Terkait OTT ini terdapat beberapa tanggapan: Pertama, OTT rektor ini tidak boleh berhenti hanya pada rektor. Perlu adanya pengembangan potensi korupsi pada level kementerian/lembaga. Mengingat kritik terhadap KPK pada periode pimpinan ini adalah OTT yang dilakukan pada level bawah dan tidak ada pengembangan atas kasus yang ditangani sehingga OTT sekedar hanya menjadi formalitas serta tidak […]
Tanggapan Penanganan Kasus Duta Palma
1. Utk level koruptor puluhan triliun ini memang membutuhkan komitmen kuat dari negara, terutama Bapak Presiden selaku pemimpin negara agar menggerakkan seluruh institusi di bawah kekuasaannya guna memaksimalkan seluruh lembaga penegak hukum dan intelejen yang ada dalam mengejar Surya Darmadi diseluruh dunia. 2. Hampir di seluruh kedutaan di luar negeri, Indonesia memiliki atase kepolisian, atase […]
KPK Tidak Mempunyai Niat Serius Dalam Membongkar Dugaan Korupsi Lili
Pernyataan ALEXANDER MAWARTA menegaskan posisi KPK yang semakin tidak jelas dalam penanganan kasus korupsi. Hal tersebut dengan membuat seolah-olah adanya potensi konflik kepentingan ketika KPK menangani kasus LILI PIANTULI SIREGAR sehingga mengaburkan persoalan sesungguhnya dari publik. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang membuat pernyataan tersebut merupakan kesesatan berpikir. Pertama, ALEXANDER MAWARTA tidak pernah menyinggung potensi konflik […]