Terkait dengan berbagai pertanyaan soal fakta persidangan dimana dalam dakwaan terdapat elaborasi dugaan penerimaan Budi Arie dari pengamanan judi online maka IM57+ Institute berpendapat:
Pertama, penerimaan Budi Arie dalam kapasitasnya sebagai Menteri tidak boleh hanya didekati dengan pendekatan judi online tetapi harus menggunakan pendekatan tindak pidana korupsi. Penerimaan yang dilakukan dalam jabatan sebagai menteri memadai untuk masuk dalam potensi suap sesuai Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya penerimaan gratifikasi. Telebih, elaborasi pada dakwaan menunjukan bahwa penerimaan tersebut terkait dengan dugaan pengamanan situs judi online yang menjadi salah satu prioritas utama Kementerian yang dipimpinnya untuk diberantas. Apabila terbukti ini merupakan kejahatan korupsi yang tersindikasi.
Kedua, untuk itu, kami mendorong agar KPK atau Kejaksaan Agung untuk melakukan proses penyelidikan dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi atas kasus ini. Dugaan dalam dakwaan tersebut tidak dapat didiamkan dan harus ditindaklanjuti karena merupakan hal susbtansial yang bahkan bertentangan dengan visi pemerintah dalam memerangi judi online. KPK dan Kejaksaan Agung harus bertindak aktif untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas.
Demikian pernyataan ini disampaikan. Panjang umur perjuangan !
IM57+ Institute
Lakso Anindito
Ketua
