LBP dan Firli Harus Belajar Kembali Soal Fungsi OTT
Menanggapi pernyataan Firli dan LBP terkait OTT, IM57+ Institute memberikan tanggapan sebagai berikut: Pernyataan LBP dan Firli membuktikan mereka tidak memahami fungsi dari OTT. OTT memiliki dua fungsi strategis dalam proses penegakan hukum. Pertama, OTT berfungsi sebagai pintu masuk dalam penanganan kasus yang lebih rumit. Tidak terhitung jumlahnya kasus bernilai strategis yang pernah ditangani KPK […]
Keputusan Pemerintah Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Memperkuat Kecurigaan Publik Terkait Kepentingan Pemilu 2024
Menanggapi pengumuman yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD terkait sikap Presiden untuk menerapkan perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK periode saat ini, IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, IM57+ Institute sama sekali tidak terkejut dengan keputusan tersebut mengingat kami telah memperingatkan sejak jauh-jauh hari bahwa ada konsekuensi yang sangat serius dalam perpanjangan masa jabatan […]
Firli Kembali Tidak Patuh Hukum: Berhentikan
Untuk menanggapi pertanyaan media soal perkembangan Ombudsman terkait Laporan Maladministrasi a.n Brigjen. Pol. Endar Priantoro, IM57+ Institute, berpendapat: Pertama, kami menilai penolakan oleh KPK terkait pemeriksaan kasus dugaan maladministrasi dalam pemberhentian Brigjen. Pol. Endar Priantoro dari KPK merupakan bentuk pengulangan sekian kalinya Pimpinan KPK dan perangkatnya tidak patuh hukum. Hal ini terlebih dapat terlihat dari […]
Agenda Apa Dibalik Permohonan Masa Jabatan KPK
Pada proses persidangan JR yang diajukan oleh NURUL GHUFRON terkait Pasal 29 (e) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 (UU KPK) ternyata terdapat permohonan lain berupa perpanjangan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun sehingga berakhir pasca pemilu 2024. Permohonan tersebut diselipkan pada saat perbaikan permohonan memgenai […]
Pemulangan Brigjen Endar Priantoro adalah Pemaksaan Kasus oleh Pimpinan KPK
Menanggapi pemulangan Brigjen Endar Priantoro yang diduga terkait pemaksaan naiknya formula E, IM57+ Institute menyatakan: Pertama, pemberhentian Brigjen Endar Priantoro tidak dapat dilihat dari tindakan rutin KPK tetapi indikasi pemaksaan rekayasa kasus oleh Firli Bahuri. Hal tersebut mengingat, pemaksaan ini terdapat keganjilan untuk memaksakan naiknya salah satu kasus yang diduga terkait kepentingan politik tertentu. Pemaksaan […]
Berhentikan Firli Menjadi Solusi dari Berulangkali Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK
IM57+ Institute memandang penahanan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron oleh KPK pasca perayaan bersama Hari Anti-Korupsi tidak menuntaskan persoalan utama yang ada di KPK dengan beberapa pertimbangan: Pertama, FIRLI BAHURI bukan pertama kalinya bertemu dengan pihak yang berkasus di KPK. FIRLI BAHURI sejak menjadi Deputi Penindakan KPK sudah mempunyai catatan hitam dengan bertemu dan […]
Tanggapan atas Pengajuan Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi oleh Nurul Ghufron
Pertama, sangat berorientasi pada menguntungkan kepentingan pribadi. Revisi UU KPK menimbulkan banyak sekali hambatan pada KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, Nurul Ghufron tidak pernah meributkan revisi yang melemahkan institusi tersebut. Alih-alih Nurul Ghufron baru bersuara ketika ada kepentingan pribadinya yang terusik untuk maju kembali sebagai pimpinan KPK. Bahkan, untuk menghindari persaingan, Nurul […]
Pertemuan Antara Firli Bahuri dan Lukas Enembe
Terkait pertemuan antara Firli Bahuri dan Lukas Enembe, IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut : 1. Kedatangan Firli Bahuri ke rumah Lukas Enembe ini seharusnya dilihat sebagai intervensi terhadap tugas penyidik yang sedang bertugas. Para penyidik KPK yg saat ini bertugas akan menjadi sungkan, bahkan mungkin malah menjadi segan dan takut, karena melihat pimpinan KPK bercengkrama […]
Tanggapan Usulan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Mengenai Restorative Justice
Terkait usulan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengenai restorative justice untuk kasus korupsi, IM57 Intitute berpendapat sebagai berikut: 1. Konsep restorative justice utk kasus korupsi tidak bisa di terapkan, karena berdasarkan UNCAC kejahatan korupsi termasuk kejahatan luar biasa, bersama” Narkotika dan Terorisme. 2. Jika kita terapkan restorative justice, pelaku korupsi akan menganggap tindak pidana kejahatannya […]
Sebaiknya Firli Bahuri segera Deklarasi sebagai Calon Presiden
Beberapa waktu yang lalu Firli Bahuri secara tiba-tiba kembali mengungkit desas desus perkara OTT lama yang terjadi tahun 2011 “Kardus Durian” yang diduga melibatkan pimpinan Partai Politik tertentu Menjelang Pemilu, statement yang seolah-olah heroik dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Namun jika lebih jeli kita cermati, hal ini mencerminkan Firli Bahuri […]