PUTUSAN MK: JANGAN GUNAKAN KPK UNTUK KEPENTINGAN 2024
Sehubungan dengan dibacakannya PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 pada hari ini yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun, maka IM57+ Institute mengeluarkan 4 pernyataan.
Tanggapan Terkait Pendapat Luhut tentang OTT
1. Operasi tangkap tangan memiliki efek kejut bagi para pelaku/calon pelaku korupsi, sehingga resiko merekayasa dan memanipulasi perkara bisa diminimalisir karena dilaksanakan secara cepat dan tiba”. 2. OTT adalah bentuk penindakan terhadap pelaku korupsi yg sangat efektif menimbulkan efek jera, sehingga dapat menciptakan deterrence effect (membuat takut orang lain agar tidak membuat pelanggaran yg sama) […]
Berhentikan Firli Menjadi Solusi dari Berulangkali Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK
IM57+ Institute memandang penahanan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron oleh KPK pasca perayaan bersama Hari Anti-Korupsi tidak menuntaskan persoalan utama yang ada di KPK dengan beberapa pertimbangan: Pertama, FIRLI BAHURI bukan pertama kalinya bertemu dengan pihak yang berkasus di KPK. FIRLI BAHURI sejak menjadi Deputi Penindakan KPK sudah mempunyai catatan hitam dengan bertemu dan […]
Pertemuan Antara Firli Bahuri dan Lukas Enembe
Terkait pertemuan antara Firli Bahuri dan Lukas Enembe, IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut : 1. Kedatangan Firli Bahuri ke rumah Lukas Enembe ini seharusnya dilihat sebagai intervensi terhadap tugas penyidik yang sedang bertugas. Para penyidik KPK yg saat ini bertugas akan menjadi sungkan, bahkan mungkin malah menjadi segan dan takut, karena melihat pimpinan KPK bercengkrama […]
Tanggapan Usulan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Mengenai Restorative Justice
Terkait usulan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengenai restorative justice untuk kasus korupsi, IM57 Intitute berpendapat sebagai berikut: 1. Konsep restorative justice utk kasus korupsi tidak bisa di terapkan, karena berdasarkan UNCAC kejahatan korupsi termasuk kejahatan luar biasa, bersama” Narkotika dan Terorisme. 2. Jika kita terapkan restorative justice, pelaku korupsi akan menganggap tindak pidana kejahatannya […]
12 Temuan Awal Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil Terkait Peristiwa Pelanggaran HAM di Stadion Kanjuruhan
Peristiwa kekerasan yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokataru, IM 57+ Institute dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah melakukan investigasi selama kurang lebih […]
Tanggapan OTT Rektor UNILA Oleh KPK
Terkait OTT ini terdapat beberapa tanggapan: Pertama, OTT rektor ini tidak boleh berhenti hanya pada rektor. Perlu adanya pengembangan potensi korupsi pada level kementerian/lembaga. Mengingat kritik terhadap KPK pada periode pimpinan ini adalah OTT yang dilakukan pada level bawah dan tidak ada pengembangan atas kasus yang ditangani sehingga OTT sekedar hanya menjadi formalitas serta tidak […]
Tanggapan Penanganan Kasus Duta Palma
1. Utk level koruptor puluhan triliun ini memang membutuhkan komitmen kuat dari negara, terutama Bapak Presiden selaku pemimpin negara agar menggerakkan seluruh institusi di bawah kekuasaannya guna memaksimalkan seluruh lembaga penegak hukum dan intelejen yang ada dalam mengejar Surya Darmadi diseluruh dunia. 2. Hampir di seluruh kedutaan di luar negeri, Indonesia memiliki atase kepolisian, atase […]
Saksi BKN Mengungkap Banyak Kejanggalan dalam Proses Pelaksanaan TWK KPK
Fakta Persidangan KPK Menyampaikan Laporan Alih Status Pegawai Tanpa Menyertakan Hasil Temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM
1. Persidangan gugatan eks-pegawai KPK kembali digelar hari ini, Selasa 26 Juli 2022. Sidang kali ini adalah rangkaian dari pembuktian dan kesaksian yang diajukan oleh para pihak. Setelah sidang tanggal 30 Juni menghadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat, sidang tanggal 7 dan 14 Juli agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh kuasa hukum eks-pegawai […]