Dies Natalis ke-2 IM57+ Institute: 25 Tahun Reformasi, Demokrasi tanpa Kriminalisasi
Dalam rangka memperingati 2 tahun berdirinya IM57+ Institute yang lahir sebagai anak kandung kriminalisasi, para anggota IM57+ Institute menghelat Acara “Dies Natalis Ke-2 IM57+ Institute” dengan tema “25 Tahun Reformasi, Demokrasi tanpa Kriminalisasi”. Tema yang diusung pada edisi Dies Natalis kali ini berangkat dari maraknya kasus-kasus rekayasa berbentuk pembungkaman kritik dan kriminalisasi yang dipaksakan dan […]
Pertemuan di Lantai 15 Gedung KPK Menunjukkan Lemahnya Independensi KPK
Terkait dengan dugaan izin yang diberikan pimpinan untuk adanya pertemuan antara Tahanan KPK yakni Dadan Tri Yudianto dengan Oditur Militer TNI Nazali Lempo, dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, Pertemuan tersebut membuktikan bahwa KPK memang saat ini melemah dan tunduk pada tekanan dari instansi lain. Terdapat dugaan adanya izin pimpinan KPK terkait adanya pertemuan tersebut. Apabila […]
Putusan Terhadap Tanak Berpotensi Melegalkan Konflik Kepentingan di KPK
Menanggapi Putusan Dewas terkait komunikasi Johanis Tanak dengan Pejabat ESDM, IM57+ Institute mempunyai tanggapan sebagai berikut: Pertama, publik mempertanyakan pertimbangan yang dilakukan oleh Dewas KPK. Alasan telah dihapus sebelum dibaca sehingga menyadari konflik kepentingan membuat publik menduga bagaimana lunaknya sikap Dewas pada putusan ini. Hal tersebut mengingat, perbuatan telah dilakukan sehingga Tanak secara sadar telah […]
Pertemuan dengan Pihak Berperkara Merupakan Tindak Pidana
Menanggapi adanya pemberitaan terkait adanya tahanan yang bertemu Pimpinan di lantai 15 gedung KPK, IM57+ Institute menyatakan poin-poin sebagai berikut: Pertama, salah satu nilai dari KPK adalah indepedensi dan bebasnya dari konflik kepentingan. Hal tersebut merupakan design fundamental dari KPK yang tercermin pada ketentuan dalam Pasal 36 UU KPK, bahwa Pimpinan KPK dengan alasan apapun […]
Pimpinan KPK Harus Bertanggung Jawab Kontroversi Penetapan Tersangka TNI Aktif
Menanggapi kontroversi yang terjadi terkait penetapan tersangka dari TNI aktif, IM57+ Institute menyampaikan: Pertama, Pimpinan KPK terlihat tidak memahami bagaimana seharusnya KPK bertindak dalam penanganan kasus yang terjadi di KPK. Hal tersebut mengingat, proses penetapan tersangka tidak dapat dilakukan melalui mekanisme yang bersifat tersendiri tanpa adanya ekspose perkara dengan persetujuan Pimpinan KPK. Penyelidik KPK bertindak […]
Jaringan 34 Investigator Sipil IM ACA Batch-1 Siap Melakukan Investigasi Korupsi di Seluruh Indonesia
Setelah melaksanakan pendidikan khusus investigator sipil selama empat hari (22-25 Juni 2023), IM57+ Institute mewisuda angkatan pertama Indonesia Memanggil Anti Corruption Academy (IM-ACA) Batch 1 Tahun 2023 pada malam hari ini, Minggu 25 Juni 2023 bertempat di Ballroom Novotel Cikini, Jakarta. Sebanyak 34 peserta dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, jurnalis, mahasiswa, buruh, pusat studi dan […]
IM57+ Institute Anti-Corruption Academy
Hari ini (22/06/2023), IM57+ Institute melakukan upacara pembukaan (opening ceremony) kegiatan Indonesia Memanggil Anti Corruption Academy (IM-ACA) Batch 1 Tahun 2023 bertempat di Novotel Cikini, Jakarta. IM-ACA merupakan pelatihan khusus investigator masyarakat sipil dalam mendeteksi dan menindaklanjuti temuan kasus korupsi. Adapun peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah sebanyak 34 orang yang berasal dari LSM/NGO, media, […]
Putusan Dewas Menggambarkan Bagaimana Hukum Bekerja di KPK
Menanggapi Konferensi Press Dewas KPK hari ini Senin 19 Juni 2023, IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut: Pertama, putusan Dewas KPK terhadap dugaan pelanggaran etik sdr Firli Bahuri, termasuk indikasi kebocoran barang bukti, bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sejak awal pelaporan dan audiensi masyarakat sipil serta para mantan Pimpinan KPK kepada Dewas KPK pada 10 April 2023 […]
PUTUSAN MK: JANGAN GUNAKAN KPK UNTUK KEPENTINGAN 2024
Sehubungan dengan dibacakannya PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 pada hari ini yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun, maka IM57+ Institute mengeluarkan 4 pernyataan.
Tanggapan Terkait Pendapat Luhut tentang OTT
1. Operasi tangkap tangan memiliki efek kejut bagi para pelaku/calon pelaku korupsi, sehingga resiko merekayasa dan memanipulasi perkara bisa diminimalisir karena dilaksanakan secara cepat dan tiba”. 2. OTT adalah bentuk penindakan terhadap pelaku korupsi yg sangat efektif menimbulkan efek jera, sehingga dapat menciptakan deterrence effect (membuat takut orang lain agar tidak membuat pelanggaran yg sama) […]