Hari Anti-Korupsi: Brief Evaluasi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025
Menjelang Hari Anti-Korupsi Dunia, IM57+ Institute melakukan proses evaluasi terhadap kinerja pemberantasan korupsi secara menyeluruh maka kami akan membaginya dalam tiga aspek yang terdiri dari kebijakan dan kerangka hukum, penegakan hukum secara umum dan catatan masing-masing Lembaga terkait dengan pandangan sebagai berikut: Pertama, pada aspek kerangka hukum dan kebijakan, tahun 2025 yang merupakan periode pertama […]
Korupsi, Hantu Lama yang Kita Pelihara Sendiri
Setiap kali bulan Desember tiba dan Hari Anti Korupsi Sedunia kembali diperingati, bangsa ini seolah diminta bercermin pada dirinya sendiri. Cermin itu kadang menampilkan sisi optimistis berupa semangat perubahan, tetapi di saat yang sama memantulkan sisi gelap tentang betapa korupsi masih menjadi ancaman besar yang menggerogoti fondasi negara. Tahun berganti, pemerintahan berganti, tetapi tantangan dalam […]
Surat Sakti untuk Bekal Plesiran Istri Menteri
Barangkali memang benar, dalam negeri yang terlalu lama diselimuti kabut kekuasaan, banyak pejabat yang tak lagi mampu membedakan mana urusan negara dan mana urusan keluarga. Termasuk ketika surat berkop kementerian mulai dipakai bukan untuk kepentingan publik, melainkan demi memuluskan rencana plesiran istri pejabat ke Eropa, lengkap dengan permintaan agar difasilitasi oleh duta besar negara sahabat. […]
Tuntutan KPK ke Hasto Adalah Peringatan Keras Bagi Siapapun Yang Mencoba Menjadi Backing Korupsi Politik
Menanggapi penuntutan resmi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Kamis tgl 3 Juli 2025 terhadap Hasto Kristiyanto terkait perkara turut serta dalam suap kepada mantan Komisioner KPU dan dugaan perintangan proses penegakan hukum kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, tindakan KPK yang secara […]
Drama Penangkapan Setya Novanto vs Putusan MA: Keadilan yang Semakin Jauh dari Rakyat
Kami menyampaikan tanggapan terkait dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung atas nama terpidana Setya Novanto yang memotong vonisnya menjadi hanya 12,5 tahun penjara, sebagai berikut: Publik perlu mengingat perihal latar belakang bagaimana kasus korupsi e-KTP ini ditangani. Korupsi e-KTP adalah salah satu korupsi besar dan kompleks yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), […]
Penangkapan Kembali Nurhadi
Menanggapi penangkapan kembali Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, tindakan KPK yang kembali menangkap Nurhadi patut diapresiasi sebagai bentuk konsistensi dalam memberantas korupsi secara menyeluruh dan tuntas. Patut diingat, perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi […]
OTT Topan Obaja Putra Ginting
Menanggapi terkait OTT yang menimpa Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PU Sumatera Utara, maka kami dapat sampaikan sebagai berikut: Pertama, fee dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pada bidang infrastruktur bukan merupakan modus yang baru dalam dunia korupsi dan menduduki peringkat tertinggi dalam jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak KPK […]
OTT KPK Terkait Proyek Infrastruktur Yang Melibatkan Kadis PUPR Provinsi Medan
Terkait dengan OTT yang dilakukan KPK terkait proyek infrastruktur yang melibatkan Kadis PUPR Provinsi Medan, maka kami berpendapat: Pertama, ini adalah hal yang patut diapresiasi ditengah minimnya OTT yang berhasil dilakukan KPK pada periode pemerintahan sebelumnya. Terlebih, OTT ini dilakukan terhadap Kadis pada provinsi yang dipimpin oleh menantu mantan Presiden sebelumnya. Kedua, adapun terkait nilai […]
Upaya Kriminalisasi Whistleblower
Terkait dengan adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap saudara Sri Yanto (Mantan Pegawai Baznas Jabar), IM57+ Institute berpendapat:
Tanggapan Fakta Persidangan Perlindungan Judi Online
Terkait dengan berbagai pertanyaan soal fakta persidangan dimana dalam dakwaan terdapat elaborasi dugaan penerimaan Budi Arie dari pengamanan judi online maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, penerimaan Budi Arie dalam kapasitasnya sebagai Menteri tidak boleh hanya didekati dengan pendekatan judi online tetapi harus menggunakan pendekatan tindak pidana korupsi. Penerimaan yang dilakukan dalam jabatan sebagai menteri memadai […]