Indonesia Memanggil : Anti-Corruption Academy Batch 3
Are you passionate about combating corruption in natural resources? Join the IM57+ Anti-Corruption Academy Batch 3, a specialized training for civil society investigators supporting public advocacy efforts. 📝 Registration Period: May 17 – June 15, 🔗 Register Now: https://s.id/PendaftaranIM-ACABatch3rd Let’s build a future of integrity together!
Tanggapan Dugaan Keterlibatan Firli Bahuri
Terkait dengan terungkapnya fakta dari Penyidik Rossa Purbo Bekti pada proses pemeriksaan bahwa adanya dugaan keterlibatan Firli Bahuri dalam perintangan penyidikan maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, modus berulang. Fakta ini tidak mengejutkan karena secara modus operansi selaras dengan penetapan status tersangka Firli saat ini di Polda dimana Firli diduga melakukan upaya pengkondisian pada kasus lainnya […]
Direksi dan Komisaris BUMN Bukan Penyelengara Negara?
Terkait dengan kewenangan KPK menangani perkara setelah ada aturan dalam UU BUMN yang menyebutkan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN bukan Penyelengara Negara dapat saya sampaikan sebagai berikut: Southeast Asia Anti Corruption Syndicate (SEA Action) M. Praswad NugrahaChairman
Tanggapan Pengesahkan RUU Perampasan Aset
Terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, pernyataan tersebut akan baik ketika direalisasikan dan tidak sekedar menjadi retrorika belaka. Kita tentu ingat bahwa Presiden Jokowi pun berulang kali menyatakan hal tersebut tetapi sampai akhir jabatannya RUU Perampasan Asset tidak kunjung terealisasi. Melempar tanggungjawab ke DPR pun dirasa […]
Southeast Asia Anti-Corruption Conference: Recalling Jakarta Statement
Pada hari ini, 29 April 2025, diadakan konferensi regional Asia Tenggara yang mengangkat soal strategi implementasi Jakarta Statement. Jakarta Statement adalah 16 Prinsip yang merupakan indikator dalam menilai indepedensi lembaga pemberantasan korupsi. Konferensi ini mencoba untuk memformulasikan strategi untuk merealisasikan Jakarta Statement. Konferensi bertajuk Southeast Asia Anti-Corruption Conference: Recalling the Jakarta Statement diselenggarakan di Putrajaya […]
Teror Tempo
Terkait dengan adanya teror bertubi-tubi terhadap Tempo melalui pengiriman Kepala Babi dan saat ini berupa tikus yang dipenggal, maka IM57+ Institute menyatakan: Pertama, tindakan pengecut yang dilakukan terhadap jurnalis tersebut adalah rangkaian teror yang memukul mundur demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jurnalis adalah pilar penting demokrasi ketika bicara transparansi dan akuntabilitas. Berbagai teror yang terjadi jelas […]
Praperadilan Firli Lagi
Terkait dengan pengajuan kembali pra peradilan Firli Bahuri, maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, kami mempertanyakan mengapa kepolisian sampai sekarang gagal menindaklanjuti kasus tersebut. Selain tidak kunjung menyelesaikan, penahanan pun tidak kunjung dilakukan. Inilah yang menyebabkan Firli Bahuri masih berpotensi melakukan berbagai langkah dan strategi untuk dapat melakukan melepaskan diri dari pertanggungjawaban. Jangan dilupakan bahwa kasus […]
Urgensi Integritas Pelaporan Keuangan: Sekadar Pengingat
Di Indonesia, terdapat beberapa kasus kecurangan atau manipulasi pelaporan keuangan. Kasus-kasus itu di antaranya adalah pada PT Garuda Indonesia, Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Asabri. Manajemen PT Garuda Indonesia mencatatkan potensi pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Pendapatan ini sesungguhnya belum secara aktual terealisasi. Tujuannya adalah agar nilai laba perusahaan […]
Jangan Ada Bencana Moral Dalam Wewenang Hapus Buku dan Hapus Tagih BUMN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) punya wewenang baru: hapus buku dan hapus tagih. Kewenangan ini termuat di dalam Undang-Undang (UU) BUMN anyar: UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih BUMN tidak secara spesifik diatur dalam regulasi sebelumnya, […]
Bias Jabatan Publik
Saya kerap tertegun dengan jabatan publik. Dia hampir selalu bersanding erat dengan kekuasaan. Pemegang jabatan publik merasa dirinya berkuasa. Kekuasaan pada jabatan publik sesungguhnya semata alat untuk menjalankan fungsinya. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang, bertujuan publik, bukan demi kuasa itu sendiri. Dari manakah datangnya kekuasaan? Goenawan Mohamad, dalam Catatan Pinggirnya edisi 2 Oktober 1976, menulis, […]