KPK Dikerdilkan Secara Sistematis
KPK sudah kehilangan arah dan terlepas dari karakter awal pembentukannya sebagai anak kandung reformasi. KPK diciptakan untuk memberantas korupsi yang sifatnya big fish, berdampak besar kepada masyarakat, dan merugikan keuangan negara yang fantastis sesuai Pasal 11 UU 30 tahun 2002. Sesuai design tersebut, KPK tidak ditujukan untuk terfokus memberantas korupsi yang bersifat kecil. Perubahan UU […]
IM57+ Institute Kecewa Atas Putusan Dewan Pengawas KPK Terhadap Laporan Pembohongan Publik Lili Pintauli Siregar
1. IM 57+ Institute menyatakan kekecewaannya atas putusan Dewan Pengawas KPK yang mengabsorbsi pelanggaran etik pembohongan publik dengan pelanggaran etik berkomunikasi pihak berperkara di kasus Tanjungbalai. IM57+ Institute berpendapat bahwa Dua tindakan tersebut adalah hal yang berbeda meski saling berkaitan satu sama lain. Apalagi perilaku pembohongan publik oleh Lili dilakukan secara sadar serta menggunakan sumber […]
Melemahnya Kredibilitas Pimpinan KPK dan Pelanggaran dalam TWK Kembali Menjadi Sorotan Internasional
Amerika Serikat menerbitkan Laporan Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia Tahun 2021 yang menggambarkan bagaimana penerapan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia selama tahun 2021. IM57+ Institute melihat terdapat empat hal krusial dalam laporan tersebut terkait KPK. Pertama, laporan tersebut menggambarkan disparitas perlakuan terhadap pelanggar etik dan pegawai berintegritas. Pada laporan yang sama, […]
Advokasi litigasi IM57 Masih berjalan; Sidang Gugatan di PTUN Kembali Digelar dengan Agenda Pembacaan Gugatan
1. Kamis, 14 April 2022, kelanjutan dari sidang gugatan perbuatan melawan hukum kembali diselenggarakan PTUN dengan agenda pembacaan gugatan. Sidang gugatan ini telah melewati proses pemeriksaan persiapan sebanyak 5 kali sebelumnya. Diselenggarakan dalam rentang waktu 10 Maret-10 April 2022. Proses tersebut hanya dihadiri satu kali oleh kuasa hukum pihak Tergugat I Pimpinan KPK, Tergugat II […]
5 Tahun Peringatan Serangan Terhadap Novel Baswedan: Pemberantasan Korupsi Semakin Gelap
Pada 11 April 2022 merupakan tepat 5 (lima) tahun percobaan pembunuhan Novel Baswedan dengan air keras. Akan tetapi, pelaku intelektual belum terungkap. Bahkan, bukan penegakan hukum yang semakin terang, kondisi malah semakin parah dengan adanya pemecatan Novel Baswedan sebagai pegawai KPK. Hal tersebut menegaskan beberapa hal penting dalam pemberantasan korupsi. Pertama, serangan terhadap pemberantas korupsi […]
KIP Langgar Undang-undangnya Sendiri dalam Memutuskan Sengketa Informasi TWK KPK
1. Indonesia Memanggil 57+ Institute mencermati putusan sengketa informasi yang diputuskan oleh Majelis Komissioner KIP atas sengketa informasi yang diajukan oleh 11 eks-pegawai KPK pada Jumat, 18 Maret 2022. Hasil pengamatan, tim menilai bahwa Majelis Komisioner sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangan Pasal 18 Undang-Undang KIP dalam putusan sengketa informasi hasil assesment Tes Wawasan Kebangsaan […]
Penetapan Haris dan Fatia Sebagai Tersangka Memukul Mundur Upaya Membongkar Kejahatan Oligarki
Penetapan Haris dan Fatia sebagai tersangka merupakan langkah mundur dalam membongkar kejahatan oligarki di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan beberapa asalan. *Pertama,* secara umum, untuk mengungkap berbagai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan korupsi, perlindungan terhadap kebebasan bicara menjadi syarat mutlak sehingga berbagai instrumen hukum pasca reformasi mendorong terciptanya iklim yang mendukung publik berperan secara aktif. […]
Majlis Komisioner Mengabulkan Sebagian Permohonan Informasi Eks-Pegawai KPK; Kami akan Mengajukan Banding
1. Sidang putusan sengketa informasi publik antara 11 eks-pegawai KPK terhadap KPK terkait informasi assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digelar pada Jumat, 18 Maret 2022 melalui mekanisme daring. Pelaksaan pembacaan ini dilakukan secara bertahap Register Nomor 024-026/VII/KIP-PS/2021 pada pukul 10.00-11.30 WIB. Register 027-034/VII/KIP-PS/2021 akan dimulai setelah Sholat Jumat diselenggarakan. 2. Majlis Komisioner memutukan bahwa informasi […]
SMS Blast Ketua KPK Diduga Menggunakan Fasilitas Negara
1. IM57 Institute melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK. Hari ini Jumat, 11 Maret 2022, laporan disampaikan berkaitan dengan dugaan Ketua KPK telah sewenang-wenang menggunakan fasilitas KPK yang dibiayai oleh anggaran negara untuk kepentingan pribadinya berupa menyampaikan pesan […]
Pimpinan KPK dan Kepala BKN Tidak Mematuhi Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI, Eks-Pegawai KPK mengajukan Gugatan PTUN.
1. 49 orang eks-pegawai KPK yang diberhentikan melalui assesment TWK mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut diajukan dengan nomor perkara 46/G/TF/2022/PTUN.JKT dan 47/G/TF/2022/PTUN.JKT. 2. Gugatan ditujukan kepada Presiden RI, Pimpinan KPK, dan Kepala BKN dengan objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tidak dilaksanakannya Rekomendasi Komnas HAM pada tanggal16 Agustus 2021 dan […]