Pungli Rutan Merupakan Sinyal Penguat Perlunya Restart KPK
Sehubungan dengan akan disidangkannya pelanggaran kode etik pada pungli rutan dengan jumlah pegawai mencapai 93 pegawai, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, jumlah pegawai yang masif dalam prilaku tersebut menguatkan petunjuk atas gagalnya penerapan revisi UU KPK dan pimpinan saat ini. Hal tersebut menunjukan persoalan pimpinan yang tidak memberikan teladan berimplikasi pada tindakan pegawai karena ketiadaan suri […]
HARIS FATIA BEBAS: POSITIF BAGI PEMBERANTASAN KORUPSI
Menanggapi putusan Haris Fatia, IM57+ Institute menyatakan: Pertama, putusan bebas ini merupakan hal yang perlu diapresiasi karena putusan ini akan menjadi preseden peran serta masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi. Bebasnya Haris Fatia merupakan hal yang sejalan dengan Amicus Curie yang kami kirimkan yang menegaskan bahwa perlindungam bagi pegiat anti korupsi harus dilakukan secara serius untuk […]
FIRLI KALAH PRAPER, SELANJUTNYA TAHAN FIRLI
Berkaitan dengan putusan sidang Pra Peradilan yang diajukan oleh Firli Bahuri, maka terdapat pernyataan yang IM57+ Institute sampaikan, yaitu: Pertama, putusan Pra Peradilan ini membuktikan bahwa Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sudah mengantongi bukti awal yang memadai dalam dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firli Bahuri sebagai eks Pimpinan KPK tidak aktif. Ini menunjukan bahwa proses penyidikan […]
Dinasti Politik = KORUPSI
Sehubungan dengan pertanyaan media terkait sikap menjelang pembacaan Putusan MK terkait batas umur presiden dan wakil Presiden, IM57+ Institute menyatakan sikap sebagai berikut: Pertama, politik dinasti berpotensi korup. Salah satu persoalan mendasar dalam reformasi adalah nepotisme yang merupakan salah satu manifestasi dari korupsi. Nepotisme membuat bergesernya nilai demokrasi dan menjadikan pemilihan umum menjadi formalitas belaka […]
Non-Aktifkan dan Sidik Terduga Pemerasan SYL
Menanggapi pertanyaan media terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian oleh KPK, maka IM57+ Institute menyatakan sikap sebagai berikut: Pertama, terdapat petunjuk kuat yang menunjukkan adanya perilaku yang tidak biasa uncommon behaviour dalam penanganan perkara Kementan oleh KPK. Hal tersebut terjadi pada tahap tindak lanjut pasca ekspose […]
Dies Natalis ke-2 IM57+ Institute: 25 Tahun Reformasi, Demokrasi tanpa Kriminalisasi
Dalam rangka memperingati 2 tahun berdirinya IM57+ Institute yang lahir sebagai anak kandung kriminalisasi, para anggota IM57+ Institute menghelat Acara “Dies Natalis Ke-2 IM57+ Institute” dengan tema “25 Tahun Reformasi, Demokrasi tanpa Kriminalisasi”. Tema yang diusung pada edisi Dies Natalis kali ini berangkat dari maraknya kasus-kasus rekayasa berbentuk pembungkaman kritik dan kriminalisasi yang dipaksakan dan […]
Pertemuan di Lantai 15 Gedung KPK Menunjukkan Lemahnya Independensi KPK
Terkait dengan dugaan izin yang diberikan pimpinan untuk adanya pertemuan antara Tahanan KPK yakni Dadan Tri Yudianto dengan Oditur Militer TNI Nazali Lempo, dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, Pertemuan tersebut membuktikan bahwa KPK memang saat ini melemah dan tunduk pada tekanan dari instansi lain. Terdapat dugaan adanya izin pimpinan KPK terkait adanya pertemuan tersebut. Apabila […]
Putusan Terhadap Tanak Berpotensi Melegalkan Konflik Kepentingan di KPK
Menanggapi Putusan Dewas terkait komunikasi Johanis Tanak dengan Pejabat ESDM, IM57+ Institute mempunyai tanggapan sebagai berikut: Pertama, publik mempertanyakan pertimbangan yang dilakukan oleh Dewas KPK. Alasan telah dihapus sebelum dibaca sehingga menyadari konflik kepentingan membuat publik menduga bagaimana lunaknya sikap Dewas pada putusan ini. Hal tersebut mengingat, perbuatan telah dilakukan sehingga Tanak secara sadar telah […]
Pertemuan dengan Pihak Berperkara Merupakan Tindak Pidana
Menanggapi adanya pemberitaan terkait adanya tahanan yang bertemu Pimpinan di lantai 15 gedung KPK, IM57+ Institute menyatakan poin-poin sebagai berikut: Pertama, salah satu nilai dari KPK adalah indepedensi dan bebasnya dari konflik kepentingan. Hal tersebut merupakan design fundamental dari KPK yang tercermin pada ketentuan dalam Pasal 36 UU KPK, bahwa Pimpinan KPK dengan alasan apapun […]
Pimpinan KPK Harus Bertanggung Jawab Kontroversi Penetapan Tersangka TNI Aktif
Menanggapi kontroversi yang terjadi terkait penetapan tersangka dari TNI aktif, IM57+ Institute menyampaikan: Pertama, Pimpinan KPK terlihat tidak memahami bagaimana seharusnya KPK bertindak dalam penanganan kasus yang terjadi di KPK. Hal tersebut mengingat, proses penetapan tersangka tidak dapat dilakukan melalui mekanisme yang bersifat tersendiri tanpa adanya ekspose perkara dengan persetujuan Pimpinan KPK. Penyelidik KPK bertindak […]