Putusan MK: Jangan Gunakan KPK untuk Kepentingan 2024
Sehubungan dengan dibacakannya PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 pada hari ini yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun, maka IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, judicial review sarat kepentingan pribadi. Sejak awal, proses JR dilaksanakan tanpa adanya dimensi kepentingan publik, terlebih pemberantasan korupsi. Fokus utama hanyalah mengakomodir kepentingan Nurul Ghufron yang belum mencukupi umurnya […]
Agenda Apa Dibalik Permohonan Masa Jabatan KPK
Pada proses persidangan JR yang diajukan oleh NURUL GHUFRON terkait Pasal 29 (e) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 (UU KPK) ternyata terdapat permohonan lain berupa perpanjangan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun sehingga berakhir pasca pemilu 2024. Permohonan tersebut diselipkan pada saat perbaikan permohonan memgenai […]
Pemulangan Brigjen Endar Priantoro adalah Pemaksaan Kasus oleh Pimpinan KPK
Menanggapi pemulangan Brigjen Endar Priantoro yang diduga terkait pemaksaan naiknya formula E, IM57+ Institute menyatakan: Pertama, pemberhentian Brigjen Endar Priantoro tidak dapat dilihat dari tindakan rutin KPK tetapi indikasi pemaksaan rekayasa kasus oleh Firli Bahuri. Hal tersebut mengingat, pemaksaan ini terdapat keganjilan untuk memaksakan naiknya salah satu kasus yang diduga terkait kepentingan politik tertentu. Pemaksaan […]
Keberlanjutan Kasus Haris Fatia Memukul Munduk Gerakan Anti Korupsi
IM57+ Institute menilai pelimpahan kasus Haris- Fatia oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI memukul mundur gerakan anti korupsi dengan beberapa alasan: Pertama, pengawalan pemberantasan korupsi mengandalkan partisipasi publik. Partisipasi tersebut baik dilakukan melalui pelaporan kasus yang diketahuinya maupun advokasi kasus yang seharusnya ditindaklanjuti penegak hukum. Terus berlanjutnya kasus Haris-Fatia tanpa mendengar kritik publik […]
Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar
Demi Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harus Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Atas Kritiknya Terhadap Pejabat Publik* Kasus kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait kritiknya terhadap pejabat publik kian tampak dipaksakan. Proses hukum yang memakan waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memberi […]
Skor IPK adalah Salah Satu Cerminan Buruk Kinerja Presiden dalam Pemberantasan Korupsi
Hari ini (31/01) Transparency International Indonesia (TII) memaparkan hasil Corruption Perception Index (CPI) 2022 yang menunjukan semakin terpuruknya kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Terkait hal tersebut terdapat beberapa tanggapan dari IM57+ Institute: Pertama, kata-kata Presiden Joko Widodo terkait kerja, kerja dan kerja dalam Kampanye Calon Presiden pada 2019 yang lalu akhirnya menjadi kenyataan. Ironisnya kerja […]
Tanggapan Terkait Pendapat Luhut tentang OTT
1. Operasi tangkap tangan memiliki efek kejut bagi para pelaku/calon pelaku korupsi, sehingga resiko merekayasa dan memanipulasi perkara bisa diminimalisir karena dilaksanakan secara cepat dan tiba”. 2. OTT adalah bentuk penindakan terhadap pelaku korupsi yg sangat efektif menimbulkan efek jera, sehingga dapat menciptakan deterrence effect (membuat takut orang lain agar tidak membuat pelanggaran yg sama) […]
Berhentikan Firli Menjadi Solusi dari Berulangkali Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK
IM57+ Institute memandang penahanan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron oleh KPK pasca perayaan bersama Hari Anti-Korupsi tidak menuntaskan persoalan utama yang ada di KPK dengan beberapa pertimbangan: Pertama, FIRLI BAHURI bukan pertama kalinya bertemu dengan pihak yang berkasus di KPK. FIRLI BAHURI sejak menjadi Deputi Penindakan KPK sudah mempunyai catatan hitam dengan bertemu dan […]
Tanggapan atas Pengajuan Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi oleh Nurul Ghufron
Pertama, sangat berorientasi pada menguntungkan kepentingan pribadi. Revisi UU KPK menimbulkan banyak sekali hambatan pada KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, Nurul Ghufron tidak pernah meributkan revisi yang melemahkan institusi tersebut. Alih-alih Nurul Ghufron baru bersuara ketika ada kepentingan pribadinya yang terusik untuk maju kembali sebagai pimpinan KPK. Bahkan, untuk menghindari persaingan, Nurul […]
Pertemuan Antara Firli Bahuri dan Lukas Enembe
Terkait pertemuan antara Firli Bahuri dan Lukas Enembe, IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut : 1. Kedatangan Firli Bahuri ke rumah Lukas Enembe ini seharusnya dilihat sebagai intervensi terhadap tugas penyidik yang sedang bertugas. Para penyidik KPK yg saat ini bertugas akan menjadi sungkan, bahkan mungkin malah menjadi segan dan takut, karena melihat pimpinan KPK bercengkrama […]