Pertemuan dengan Pihak Berperkara Merupakan Tindak Pidana
Menanggapi adanya pemberitaan terkait adanya tahanan yang bertemu Pimpinan di lantai 15 gedung KPK, IM57+ Institute menyatakan poin-poin sebagai berikut: Pertama, salah satu nilai dari KPK adalah indepedensi dan bebasnya dari konflik kepentingan. Hal tersebut merupakan design fundamental dari KPK yang tercermin pada ketentuan dalam Pasal 36 UU KPK, bahwa Pimpinan KPK dengan alasan apapun […]
Buktikan Harun Masiku Bukan Bargain Politik
Berkaitan dengan pernyataan mengenai keberadaan Harun Masiku di Indonesia, terdapat pernyataan sebagai berikut: Pertama, penegak hukum seharusnya langsung melakukan penangkapan dan tidak disibukkan menebarkan wacana mengenai keberadaan Harun Masiku. Tugas penegak hukum adalah melakukan penangkapan terhadap buron dan mengomentari buron karena porsi mengomentari ada di pengamat. Buktikan bahwa KPK dan penegak hukum lain tidak ada […]
Pimpinan KPK Harus Bertanggung Jawab Kontroversi Penetapan Tersangka TNI Aktif
Menanggapi kontroversi yang terjadi terkait penetapan tersangka dari TNI aktif, IM57+ Institute menyampaikan: Pertama, Pimpinan KPK terlihat tidak memahami bagaimana seharusnya KPK bertindak dalam penanganan kasus yang terjadi di KPK. Hal tersebut mengingat, proses penetapan tersangka tidak dapat dilakukan melalui mekanisme yang bersifat tersendiri tanpa adanya ekspose perkara dengan persetujuan Pimpinan KPK. Penyelidik KPK bertindak […]
LBP dan Firli Harus Belajar Kembali Soal Fungsi OTT
Menanggapi pernyataan Firli dan LBP terkait OTT, IM57+ Institute memberikan tanggapan sebagai berikut: Pernyataan LBP dan Firli membuktikan mereka tidak memahami fungsi dari OTT. OTT memiliki dua fungsi strategis dalam proses penegakan hukum. Pertama, OTT berfungsi sebagai pintu masuk dalam penanganan kasus yang lebih rumit. Tidak terhitung jumlahnya kasus bernilai strategis yang pernah ditangani KPK […]
Putusan Lepas Bupati Mimika Nonaktif Eltinus Omaleng Penuh Kejanggalan
Sehubungan dengan vonis lepas dari Bupati Mimika nonaktif, Eltinus Omaleng, saya sebagai Ketua IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, putusan lepas tersebut menimbulkan perseden buruk karena kasus korupsi ini memiliki dimensi publik yang luas dan strategis. Hal tersebut mengingat, tempat terjadinya tindak pidana ini di Papua yang sedang adanya upaya pembangunan infrastuktur besar-besaran sehingga […]
Jaringan 34 Investigator Sipil IM ACA Batch-1 Siap Melakukan Investigasi Korupsi di Seluruh Indonesia
Setelah melaksanakan pendidikan khusus investigator sipil selama empat hari (22-25 Juni 2023), IM57+ Institute mewisuda angkatan pertama Indonesia Memanggil Anti Corruption Academy (IM-ACA) Batch 1 Tahun 2023 pada malam hari ini, Minggu 25 Juni 2023 bertempat di Ballroom Novotel Cikini, Jakarta. Sebanyak 34 peserta dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, jurnalis, mahasiswa, buruh, pusat studi dan […]
IM57+ Institute Anti-Corruption Academy
Hari ini (22/06/2023), IM57+ Institute melakukan upacara pembukaan (opening ceremony) kegiatan Indonesia Memanggil Anti Corruption Academy (IM-ACA) Batch 1 Tahun 2023 bertempat di Novotel Cikini, Jakarta. IM-ACA merupakan pelatihan khusus investigator masyarakat sipil dalam mendeteksi dan menindaklanjuti temuan kasus korupsi. Adapun peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah sebanyak 34 orang yang berasal dari LSM/NGO, media, […]
Putusan Dewas Menggambarkan Bagaimana Hukum Bekerja di KPK
Menanggapi Konferensi Press Dewas KPK hari ini Senin 19 Juni 2023, IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut: Pertama, putusan Dewas KPK terhadap dugaan pelanggaran etik sdr Firli Bahuri, termasuk indikasi kebocoran barang bukti, bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sejak awal pelaporan dan audiensi masyarakat sipil serta para mantan Pimpinan KPK kepada Dewas KPK pada 10 April 2023 […]
KEPUTUSAN PEMERINTAH TERKAIT PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK MEMPERKUAT KECURIGAAN PUBLIK TERKAIT KEPENTINGAN PEMILU 2024
Judicial review sarat kepentingan pribadi. Terlebih permohonan masa jabatan dari 4 menjadi 5 tahun tidak muncul sejak awal melainkan muncul pada proses perbaikan permohonan. Seakan adanya skenario yang diatur pada proses tersebut.
PUTUSAN MK: JANGAN GUNAKAN KPK UNTUK KEPENTINGAN 2024
Sehubungan dengan dibacakannya PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 pada hari ini yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun, maka IM57+ Institute mengeluarkan 4 pernyataan.