Putusan Praperadilan Hasto Kristianto
Terkait dengan Putusan Praperadilan yang menolak permohonan Hasto Kristianto, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, apresiasi terhadap majelis hakim yang telah menolak permohonan tersebut. Hal tersebut mengingat karena secara nyata bukti yang ditampilkan oleh KPK melebihi persyaratan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KPK. Ini menjadi suatu pijakan yang baik mengingat kasus ini […]
Tanggapan Terkait Skor IPK
Terkait dengan skor IPK Indonesia tahun ini, IM57+ Institute: Pertama, kenaikan skor sebesar dari 34 ke 37 adalah sinyal bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih serius untuk menunjukan realisasi komitmen pemberantasan korupsi. Pada satu sisi, kenaikan skor adalah momentum positif yang harus digunakan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan KPK pimpinan baru serta adanya berbagai pernyataan […]
Penetapan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka
Terkait penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, penetapan tersangka ini menjadi pintu masuk untuk membuka skandal yang lebih besar dan menunjukan tidak kompetennya pemimpin sebelumnya. Hal tersebut mengingat bahwa kasus ini sudah bertahun-tahun berjalan sejak OTT dan maju mundur proses yang terjadi tetapi baru diproses saat ini. Artinya, Pimpinan KPK saat […]
Tanggapan Terkait Pendekatan Denda Damai Terhadap Koruptor
Terkait dengan adanya upaya penggunaan pendekatan denda damai yang diungkapkan oleh Menteri Hukum, dapat disampaikan: Pertama, secara formil, pendekatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut mengingat, ketentuan dalam UU Kejaksaan menysaratkan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang mengatur secara pokok pidana dimaksud untuk dapat menggunakan denda damai. Ketentuan pada pasal 4 […]
Tanggapan Terhadap Pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra
Terkait soal pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra soal pemaafan koruptor dengan syarat pengembalian uang negara sebagai Amnesti dan Abolisi, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, ini menjadi upaya untuk menjustifikasi peringanan hukuman koruptor dan bahkan pemaafan dengan menggunakan dalih optimalisasi pemulihan aset hasil korupsi. Silahkan ditelaah regulasi di selurug dunia apakah ada upaya penghapusan pidana ketika adanya […]
Realisasikan Janji Kepolisian pada Penanganan Firli
Sehubungan dengan tidak hadirnya Firli dalam pemeriksaan, IM57+ Institute berpandangan: Pertama, sudah saatnya Kepolisian merealisasikan komitmennya untuk menggunakan upaya paksa atas sikap yang tidak kooperatif dari Firli Bahuri. Penangkapan Firli harus segera direalisasikan sehingga publik tidak melihatnya sebagai suatu drama tanpa berksesudahan tanpa ada komitmen realisasi. Firli adalah percontohan bagaimana penanganan kasus yang melibatkan penegak […]
Kongres II IM57+ Institute
Pada tanggal 16 November 2024, IM57+ Institute mengadakan Kongres II sebagai akhir masa kepengurusan Pengurus Periode 2021-2024. Pembukaan acara tersebut diawali dengan konfrensi Pres yang mengangkat Rapor Kinerja Periode Joko Widodo yang menggarisbawahi 9 catatan utama serta rekomendasi bagi Presiden saat ini yang dipaparkan oleh M. Praswad Nugraha (Ketua IM57+ Institute) dengan penanggap Asfinawati (Akademisi […]
Press Pilar Anti Korupsi, Serikat Menjaga Independensi
Berkaitan dengan berdirinya Serikat Pekerja CNN Indoensia (SPCI) pada 27 Agustus 2024 sebagai organisasi serikat pertama dan adanya upaya pemecatan dari managemen maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, pers merupakan pilar utama untuk mendorong transparansi dan akuntablitas pengambilan kebijakan untuk menjamin tidak adanya intervensi korupsi. Untuk itu, sebagai enabling factor yang juga oleh IM57+ Institute dinilai […]
IM57+ Institute Meluluskan 32 Investigator: Mengawal Korupsi Politik Melalui Pendidikan
Pada Jumat (12/7) rangkaian Indonesia Memanggil Academy Anti Corruption (IM ACA) batch 2 telah selesai dilaksanakan dengan seremoni kelulusan yang diselenggarakan di Arya Duta Hotel. Pada acara tersebut 32 orang dengan berbagai latar belakang mulai dari hakim tipikor, jurnalis, sekretaris desa, akademisi dan perwakilan masyarakat sipil telah mendapatkan tanda kelulusan atas 6 hari training insentif […]
PUTUSAN MK: JANGAN GUNAKAN KPK UNTUK KEPENTINGAN 2024
Sehubungan dengan dibacakannya PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 pada hari ini yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun, maka IM57+ Institute mengeluarkan 4 pernyataan.