KPK Dikerdilkan Secara Sistematis
KPK sudah kehilangan arah dan terlepas dari karakter awal pembentukannya sebagai anak kandung reformasi. KPK diciptakan untuk memberantas korupsi yang sifatnya big fish, berdampak besar kepada masyarakat, dan merugikan keuangan negara yang fantastis sesuai Pasal 11 UU 30 tahun 2002. Sesuai design tersebut, KPK tidak ditujukan untuk terfokus memberantas korupsi yang bersifat kecil. Perubahan UU […]
IM57+ Institute Kecewa Atas Putusan Dewan Pengawas KPK Terhadap Laporan Pembohongan Publik Lili Pintauli Siregar
1. IM 57+ Institute menyatakan kekecewaannya atas putusan Dewan Pengawas KPK yang mengabsorbsi pelanggaran etik pembohongan publik dengan pelanggaran etik berkomunikasi pihak berperkara di kasus Tanjungbalai. IM57+ Institute berpendapat bahwa Dua tindakan tersebut adalah hal yang berbeda meski saling berkaitan satu sama lain. Apalagi perilaku pembohongan publik oleh Lili dilakukan secara sadar serta menggunakan sumber […]
Melemahnya Kredibilitas Pimpinan KPK dan Pelanggaran dalam TWK Kembali Menjadi Sorotan Internasional
Amerika Serikat menerbitkan Laporan Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia Tahun 2021 yang menggambarkan bagaimana penerapan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia selama tahun 2021. IM57+ Institute melihat terdapat empat hal krusial dalam laporan tersebut terkait KPK. Pertama, laporan tersebut menggambarkan disparitas perlakuan terhadap pelanggar etik dan pegawai berintegritas. Pada laporan yang sama, […]
Advokasi litigasi IM57 Masih berjalan; Sidang Gugatan di PTUN Kembali Digelar dengan Agenda Pembacaan Gugatan
1. Kamis, 14 April 2022, kelanjutan dari sidang gugatan perbuatan melawan hukum kembali diselenggarakan PTUN dengan agenda pembacaan gugatan. Sidang gugatan ini telah melewati proses pemeriksaan persiapan sebanyak 5 kali sebelumnya. Diselenggarakan dalam rentang waktu 10 Maret-10 April 2022. Proses tersebut hanya dihadiri satu kali oleh kuasa hukum pihak Tergugat I Pimpinan KPK, Tergugat II […]
Penetapan Haris dan Fatia Sebagai Tersangka Memukul Mundur Upaya Membongkar Kejahatan Oligarki
Penetapan Haris dan Fatia sebagai tersangka merupakan langkah mundur dalam membongkar kejahatan oligarki di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan beberapa asalan. *Pertama,* secara umum, untuk mengungkap berbagai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan korupsi, perlindungan terhadap kebebasan bicara menjadi syarat mutlak sehingga berbagai instrumen hukum pasca reformasi mendorong terciptanya iklim yang mendukung publik berperan secara aktif. […]