5 Tahun Peringatan Serangan Terhadap Novel Baswedan: Pemberantasan Korupsi Semakin Gelap

Pada 11 April 2022 merupakan tepat 5 (lima) tahun percobaan pembunuhan Novel Baswedan dengan air keras. Akan tetapi, pelaku intelektual belum terungkap. Bahkan, bukan penegakan hukum yang semakin terang, kondisi malah semakin parah dengan adanya pemecatan Novel Baswedan sebagai pegawai KPK. Hal tersebut menegaskan beberapa hal penting dalam pemberantasan korupsi. Pertama, serangan terhadap pemberantas korupsi […]

KIP Langgar Undang-undangnya Sendiri dalam Memutuskan Sengketa Informasi TWK KPK

1. Indonesia Memanggil 57+ Institute mencermati putusan sengketa informasi yang diputuskan oleh Majelis Komissioner KIP atas sengketa informasi yang diajukan oleh 11 eks-pegawai KPK pada Jumat, 18 Maret 2022. Hasil pengamatan, tim menilai bahwa Majelis Komisioner sama sekali tidak menyinggung dan mempertimbangan Pasal 18 Undang-Undang KIP dalam putusan sengketa informasi hasil assesment Tes Wawasan Kebangsaan […]

Majlis Komisioner Mengabulkan Sebagian Permohonan Informasi Eks-Pegawai KPK; Kami akan Mengajukan Banding

1. Sidang putusan sengketa informasi publik antara 11 eks-pegawai KPK terhadap KPK terkait informasi assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digelar pada Jumat, 18 Maret 2022 melalui mekanisme daring. Pelaksaan pembacaan ini dilakukan secara bertahap Register Nomor 024-026/VII/KIP-PS/2021 pada pukul 10.00-11.30 WIB. Register 027-034/VII/KIP-PS/2021 akan dimulai setelah Sholat Jumat diselenggarakan. 2. Majlis Komisioner memutukan bahwa informasi […]

SMS Blast Ketua KPK Diduga Menggunakan Fasilitas Negara

1. IM57 Institute melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK. Hari ini Jumat, 11 Maret 2022, laporan disampaikan berkaitan dengan dugaan Ketua KPK telah sewenang-wenang menggunakan fasilitas KPK yang dibiayai oleh anggaran negara untuk kepentingan pribadinya berupa menyampaikan pesan […]

Pimpinan KPK dan Kepala BKN Tidak Mematuhi Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI, Eks-Pegawai KPK mengajukan Gugatan PTUN.

1. 49 orang eks-pegawai KPK yang diberhentikan melalui assesment TWK mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut diajukan dengan nomor perkara 46/G/TF/2022/PTUN.JKT dan 47/G/TF/2022/PTUN.JKT. 2. Gugatan ditujukan kepada Presiden RI, Pimpinan KPK, dan Kepala BKN dengan objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tidak dilaksanakannya Rekomendasi Komnas HAM pada tanggal16 Agustus 2021 dan […]