Pimpinan KPK Harus Bertanggung Jawab Kontroversi Penetapan Tersangka TNI Aktif
Menanggapi kontroversi yang terjadi terkait penetapan tersangka dari TNI aktif, IM57+ Institute menyampaikan: Pertama, Pimpinan KPK terlihat tidak memahami bagaimana seharusnya KPK bertindak dalam penanganan kasus yang terjadi di KPK. Hal tersebut mengingat, proses penetapan tersangka tidak dapat dilakukan melalui mekanisme yang bersifat tersendiri tanpa adanya ekspose perkara dengan persetujuan Pimpinan KPK. Penyelidik KPK bertindak […]
LBP dan Firli Harus Belajar Kembali Soal Fungsi OTT
Menanggapi pernyataan Firli dan LBP terkait OTT, IM57+ Institute memberikan tanggapan sebagai berikut: Pernyataan LBP dan Firli membuktikan mereka tidak memahami fungsi dari OTT. OTT memiliki dua fungsi strategis dalam proses penegakan hukum. Pertama, OTT berfungsi sebagai pintu masuk dalam penanganan kasus yang lebih rumit. Tidak terhitung jumlahnya kasus bernilai strategis yang pernah ditangani KPK […]
Putusan Lepas Bupati Mimika Nonaktif Eltinus Omaleng Penuh Kejanggalan
Sehubungan dengan vonis lepas dari Bupati Mimika nonaktif, Eltinus Omaleng, saya sebagai Ketua IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, putusan lepas tersebut menimbulkan perseden buruk karena kasus korupsi ini memiliki dimensi publik yang luas dan strategis. Hal tersebut mengingat, tempat terjadinya tindak pidana ini di Papua yang sedang adanya upaya pembangunan infrastuktur besar-besaran sehingga […]
Putusan Dewas Menggambarkan Bagaimana Hukum Bekerja di KPK
Menanggapi Konferensi Press Dewas KPK hari ini Senin 19 Juni 2023, IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut: Pertama, putusan Dewas KPK terhadap dugaan pelanggaran etik sdr Firli Bahuri, termasuk indikasi kebocoran barang bukti, bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sejak awal pelaporan dan audiensi masyarakat sipil serta para mantan Pimpinan KPK kepada Dewas KPK pada 10 April 2023 […]
KEPUTUSAN PEMERINTAH TERKAIT PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK MEMPERKUAT KECURIGAAN PUBLIK TERKAIT KEPENTINGAN PEMILU 2024
Judicial review sarat kepentingan pribadi. Terlebih permohonan masa jabatan dari 4 menjadi 5 tahun tidak muncul sejak awal melainkan muncul pada proses perbaikan permohonan. Seakan adanya skenario yang diatur pada proses tersebut.
Keputusan Pemerintah Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Memperkuat Kecurigaan Publik Terkait Kepentingan Pemilu 2024
Menanggapi pengumuman yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD terkait sikap Presiden untuk menerapkan perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK periode saat ini, IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, IM57+ Institute sama sekali tidak terkejut dengan keputusan tersebut mengingat kami telah memperingatkan sejak jauh-jauh hari bahwa ada konsekuensi yang sangat serius dalam perpanjangan masa jabatan […]
Firli Kembali Tidak Patuh Hukum: Berhentikan
Untuk menanggapi pertanyaan media soal perkembangan Ombudsman terkait Laporan Maladministrasi a.n Brigjen. Pol. Endar Priantoro, IM57+ Institute, berpendapat: Pertama, kami menilai penolakan oleh KPK terkait pemeriksaan kasus dugaan maladministrasi dalam pemberhentian Brigjen. Pol. Endar Priantoro dari KPK merupakan bentuk pengulangan sekian kalinya Pimpinan KPK dan perangkatnya tidak patuh hukum. Hal ini terlebih dapat terlihat dari […]
Putusan MK: Jangan Gunakan KPK untuk Kepentingan 2024
Sehubungan dengan dibacakannya PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 pada hari ini yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun, maka IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, judicial review sarat kepentingan pribadi. Sejak awal, proses JR dilaksanakan tanpa adanya dimensi kepentingan publik, terlebih pemberantasan korupsi. Fokus utama hanyalah mengakomodir kepentingan Nurul Ghufron yang belum mencukupi umurnya […]
Agenda Apa Dibalik Permohonan Masa Jabatan KPK
Pada proses persidangan JR yang diajukan oleh NURUL GHUFRON terkait Pasal 29 (e) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 (UU KPK) ternyata terdapat permohonan lain berupa perpanjangan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun sehingga berakhir pasca pemilu 2024. Permohonan tersebut diselipkan pada saat perbaikan permohonan memgenai […]
Pemulangan Brigjen Endar Priantoro adalah Pemaksaan Kasus oleh Pimpinan KPK
Menanggapi pemulangan Brigjen Endar Priantoro yang diduga terkait pemaksaan naiknya formula E, IM57+ Institute menyatakan: Pertama, pemberhentian Brigjen Endar Priantoro tidak dapat dilihat dari tindakan rutin KPK tetapi indikasi pemaksaan rekayasa kasus oleh Firli Bahuri. Hal tersebut mengingat, pemaksaan ini terdapat keganjilan untuk memaksakan naiknya salah satu kasus yang diduga terkait kepentingan politik tertentu. Pemaksaan […]