Pertemuan di Lantai 15 Gedung KPK Menunjukkan Lemahnya Independensi KPK
Terkait dengan dugaan izin yang diberikan pimpinan untuk adanya pertemuan antara Tahanan KPK yakni Dadan Tri Yudianto dengan Oditur Militer TNI Nazali Lempo, dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, Pertemuan tersebut membuktikan bahwa KPK memang saat ini melemah dan tunduk pada tekanan dari instansi lain. Terdapat dugaan adanya izin pimpinan KPK terkait adanya pertemuan tersebut. Apabila […]
Putusan Terhadap Tanak Berpotensi Melegalkan Konflik Kepentingan di KPK
Menanggapi Putusan Dewas terkait komunikasi Johanis Tanak dengan Pejabat ESDM, IM57+ Institute mempunyai tanggapan sebagai berikut: Pertama, publik mempertanyakan pertimbangan yang dilakukan oleh Dewas KPK. Alasan telah dihapus sebelum dibaca sehingga menyadari konflik kepentingan membuat publik menduga bagaimana lunaknya sikap Dewas pada putusan ini. Hal tersebut mengingat, perbuatan telah dilakukan sehingga Tanak secara sadar telah […]
Pertemuan dengan Pihak Berperkara Merupakan Tindak Pidana
Menanggapi adanya pemberitaan terkait adanya tahanan yang bertemu Pimpinan di lantai 15 gedung KPK, IM57+ Institute menyatakan poin-poin sebagai berikut: Pertama, salah satu nilai dari KPK adalah indepedensi dan bebasnya dari konflik kepentingan. Hal tersebut merupakan design fundamental dari KPK yang tercermin pada ketentuan dalam Pasal 36 UU KPK, bahwa Pimpinan KPK dengan alasan apapun […]
Buktikan Harun Masiku Bukan Bargain Politik
Berkaitan dengan pernyataan mengenai keberadaan Harun Masiku di Indonesia, terdapat pernyataan sebagai berikut: Pertama, penegak hukum seharusnya langsung melakukan penangkapan dan tidak disibukkan menebarkan wacana mengenai keberadaan Harun Masiku. Tugas penegak hukum adalah melakukan penangkapan terhadap buron dan mengomentari buron karena porsi mengomentari ada di pengamat. Buktikan bahwa KPK dan penegak hukum lain tidak ada […]
Pimpinan KPK Harus Bertanggung Jawab Kontroversi Penetapan Tersangka TNI Aktif
Menanggapi kontroversi yang terjadi terkait penetapan tersangka dari TNI aktif, IM57+ Institute menyampaikan: Pertama, Pimpinan KPK terlihat tidak memahami bagaimana seharusnya KPK bertindak dalam penanganan kasus yang terjadi di KPK. Hal tersebut mengingat, proses penetapan tersangka tidak dapat dilakukan melalui mekanisme yang bersifat tersendiri tanpa adanya ekspose perkara dengan persetujuan Pimpinan KPK. Penyelidik KPK bertindak […]
LBP dan Firli Harus Belajar Kembali Soal Fungsi OTT
Menanggapi pernyataan Firli dan LBP terkait OTT, IM57+ Institute memberikan tanggapan sebagai berikut: Pernyataan LBP dan Firli membuktikan mereka tidak memahami fungsi dari OTT. OTT memiliki dua fungsi strategis dalam proses penegakan hukum. Pertama, OTT berfungsi sebagai pintu masuk dalam penanganan kasus yang lebih rumit. Tidak terhitung jumlahnya kasus bernilai strategis yang pernah ditangani KPK […]
Putusan Lepas Bupati Mimika Nonaktif Eltinus Omaleng Penuh Kejanggalan
Sehubungan dengan vonis lepas dari Bupati Mimika nonaktif, Eltinus Omaleng, saya sebagai Ketua IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, putusan lepas tersebut menimbulkan perseden buruk karena kasus korupsi ini memiliki dimensi publik yang luas dan strategis. Hal tersebut mengingat, tempat terjadinya tindak pidana ini di Papua yang sedang adanya upaya pembangunan infrastuktur besar-besaran sehingga […]
Putusan Dewas Menggambarkan Bagaimana Hukum Bekerja di KPK
Menanggapi Konferensi Press Dewas KPK hari ini Senin 19 Juni 2023, IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut: Pertama, putusan Dewas KPK terhadap dugaan pelanggaran etik sdr Firli Bahuri, termasuk indikasi kebocoran barang bukti, bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sejak awal pelaporan dan audiensi masyarakat sipil serta para mantan Pimpinan KPK kepada Dewas KPK pada 10 April 2023 […]
KEPUTUSAN PEMERINTAH TERKAIT PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK MEMPERKUAT KECURIGAAN PUBLIK TERKAIT KEPENTINGAN PEMILU 2024
Judicial review sarat kepentingan pribadi. Terlebih permohonan masa jabatan dari 4 menjadi 5 tahun tidak muncul sejak awal melainkan muncul pada proses perbaikan permohonan. Seakan adanya skenario yang diatur pada proses tersebut.
Keputusan Pemerintah Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Memperkuat Kecurigaan Publik Terkait Kepentingan Pemilu 2024
Menanggapi pengumuman yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD terkait sikap Presiden untuk menerapkan perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK periode saat ini, IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, IM57+ Institute sama sekali tidak terkejut dengan keputusan tersebut mengingat kami telah memperingatkan sejak jauh-jauh hari bahwa ada konsekuensi yang sangat serius dalam perpanjangan masa jabatan […]