Tidak ada Komitmen DPR untuk Mengembalikan Marwah KPK
Sehubungan dengan telah terpilihnya Pimpinan KPK, maka IM57+ Institute berpandangan: Pertama, tidak ada representasi masyarakat sipil dalam komposisi pimpinan Pimpinan KPK yang terpilih. Seluruh Pimpinan KPK yang terpilih mewakili institusi penegak hukum dan auditor. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintahan yang baru tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong reform KPK yang seharusnya menjadi kunci penting […]
Dies Natalis dan Gerakan Pembebasan
Masih terngiang di kepala saya ketika seorang teman menginformasikan bahwa nama saya masuk ke dalam salah satu dari tujuh puluh lima pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Saat itu saya sedang bertugas di Pontianak pada bulan Ramadhan di saat pandemi covid 19 sedang mengamuk. Meskipun tiga tahun sudah berlalu, namun rasanya baru […]
Urgensi Membangun Sistem Integritas Nasional
Pemberantasan korupsi selalu menjadi topik hangat dalam dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia. Di tengah upaya yang terus dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, tantangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi masih terasa berat. Kini, satu bulan menjelang masa kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, harapan akan adanya perbaikan dan penguatan sistem integritas […]
Putusan Etik, Tidak Ada Alasan Pansel Capim KPK Mempertahankan Nurul Ghufron
Terkait perkembangan putusan etik atas Nurul Ghufron yang dibacakan hari ini maka: Pertama, dasar putusan etik ini menjadi bukti tidak terbantahkan untuk mendiskualifikasi Nurul Ghudron dalam proses seleksi Capim KPK. Putusan etik ini mengungkap fakta-fakta penting termasuk tindakan Nurul Ghufron yang menghubungi pejabat KEMENTAN pada saat KPK menangani kasus SYL. Selain itu, dengan adanya putusan […]
Wajah Keadilan dalam Pancasila dan Pemberantasan Korupsi
Pancasila dan upaya bangsa ini memberantas korupsi punya penjuru serupa. Keduanya mendambakan perwujudan masyarakat adil dan berkeadilan. Dalam Pancasila, telah kita ketahui bersama, spirit keadilan sangat menonjol. Kata “keadilan” muncul di dua sila, yakni sila kedua dan kelima. Pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, keadilan menjadi dasar atau landasan nilai kemanusiaan bagi kedirian […]
HARIS FATIA BEBAS: POSITIF BAGI PEMBERANTASAN KORUPSI
Menanggapi putusan Haris Fatia, IM57+ Institute menyatakan: Pertama, putusan bebas ini merupakan hal yang perlu diapresiasi karena putusan ini akan menjadi preseden peran serta masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi. Bebasnya Haris Fatia merupakan hal yang sejalan dengan Amicus Curie yang kami kirimkan yang menegaskan bahwa perlindungam bagi pegiat anti korupsi harus dilakukan secara serius untuk […]
Rafael Alun Meminta Dibebaskan
Terkait terdakwa Rafael Alun meminta dibebaskan dan harta dikembalikan karena mengklaim telah banyak berjasa untuk negara. Berkaitan dengan ini IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut: IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha Ketua
Dinasti Politik = KORUPSI
Sehubungan dengan pertanyaan media terkait sikap menjelang pembacaan Putusan MK terkait batas umur presiden dan wakil Presiden, IM57+ Institute menyatakan sikap sebagai berikut: Pertama, politik dinasti berpotensi korup. Salah satu persoalan mendasar dalam reformasi adalah nepotisme yang merupakan salah satu manifestasi dari korupsi. Nepotisme membuat bergesernya nilai demokrasi dan menjadikan pemilihan umum menjadi formalitas belaka […]
Pimpinan KPK Harus Bertanggung Jawab Kontroversi Penetapan Tersangka TNI Aktif
Menanggapi kontroversi yang terjadi terkait penetapan tersangka dari TNI aktif, IM57+ Institute menyampaikan: Pertama, Pimpinan KPK terlihat tidak memahami bagaimana seharusnya KPK bertindak dalam penanganan kasus yang terjadi di KPK. Hal tersebut mengingat, proses penetapan tersangka tidak dapat dilakukan melalui mekanisme yang bersifat tersendiri tanpa adanya ekspose perkara dengan persetujuan Pimpinan KPK. Penyelidik KPK bertindak […]
Tanggapan OTT Rektor UNILA Oleh KPK
Terkait OTT ini terdapat beberapa tanggapan: Pertama, OTT rektor ini tidak boleh berhenti hanya pada rektor. Perlu adanya pengembangan potensi korupsi pada level kementerian/lembaga. Mengingat kritik terhadap KPK pada periode pimpinan ini adalah OTT yang dilakukan pada level bawah dan tidak ada pengembangan atas kasus yang ditangani sehingga OTT sekedar hanya menjadi formalitas serta tidak […]