Hari Anti-Korupsi: Brief Evaluasi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025
Menjelang Hari Anti-Korupsi Dunia, IM57+ Institute melakukan proses evaluasi terhadap kinerja pemberantasan korupsi secara menyeluruh maka kami akan membaginya dalam tiga aspek yang terdiri dari kebijakan dan kerangka hukum, penegakan hukum secara umum dan catatan masing-masing Lembaga terkait dengan pandangan sebagai berikut: Pertama, pada aspek kerangka hukum dan kebijakan, tahun 2025 yang merupakan periode pertama […]
Korupsi, Hantu Lama yang Kita Pelihara Sendiri
Setiap kali bulan Desember tiba dan Hari Anti Korupsi Sedunia kembali diperingati, bangsa ini seolah diminta bercermin pada dirinya sendiri. Cermin itu kadang menampilkan sisi optimistis berupa semangat perubahan, tetapi di saat yang sama memantulkan sisi gelap tentang betapa korupsi masih menjadi ancaman besar yang menggerogoti fondasi negara. Tahun berganti, pemerintahan berganti, tetapi tantangan dalam […]
Tuntutan KPK ke Hasto Adalah Peringatan Keras Bagi Siapapun Yang Mencoba Menjadi Backing Korupsi Politik
Menanggapi penuntutan resmi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Kamis tgl 3 Juli 2025 terhadap Hasto Kristiyanto terkait perkara turut serta dalam suap kepada mantan Komisioner KPU dan dugaan perintangan proses penegakan hukum kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, tindakan KPK yang secara […]
Penangkapan Kembali Nurhadi
Menanggapi penangkapan kembali Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, tindakan KPK yang kembali menangkap Nurhadi patut diapresiasi sebagai bentuk konsistensi dalam memberantas korupsi secara menyeluruh dan tuntas. Patut diingat, perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi […]
OTT Topan Obaja Putra Ginting
Menanggapi terkait OTT yang menimpa Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PU Sumatera Utara, maka kami dapat sampaikan sebagai berikut: Pertama, fee dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pada bidang infrastruktur bukan merupakan modus yang baru dalam dunia korupsi dan menduduki peringkat tertinggi dalam jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak KPK […]
Tanggapan Pengesahkan RUU Perampasan Aset
Terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, pernyataan tersebut akan baik ketika direalisasikan dan tidak sekedar menjadi retrorika belaka. Kita tentu ingat bahwa Presiden Jokowi pun berulang kali menyatakan hal tersebut tetapi sampai akhir jabatannya RUU Perampasan Asset tidak kunjung terealisasi. Melempar tanggungjawab ke DPR pun dirasa […]
Putusan Praperadilan Hasto Kristianto
Terkait dengan Putusan Praperadilan yang menolak permohonan Hasto Kristianto, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, apresiasi terhadap majelis hakim yang telah menolak permohonan tersebut. Hal tersebut mengingat karena secara nyata bukti yang ditampilkan oleh KPK melebihi persyaratan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KPK. Ini menjadi suatu pijakan yang baik mengingat kasus ini […]
Tanggapan Terkait Pendekatan Denda Damai Terhadap Koruptor
Terkait dengan adanya upaya penggunaan pendekatan denda damai yang diungkapkan oleh Menteri Hukum, dapat disampaikan: Pertama, secara formil, pendekatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut mengingat, ketentuan dalam UU Kejaksaan menysaratkan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang mengatur secara pokok pidana dimaksud untuk dapat menggunakan denda damai. Ketentuan pada pasal 4 […]
Tanggapan Terhadap Pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra
Terkait soal pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra soal pemaafan koruptor dengan syarat pengembalian uang negara sebagai Amnesti dan Abolisi, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, ini menjadi upaya untuk menjustifikasi peringanan hukuman koruptor dan bahkan pemaafan dengan menggunakan dalih optimalisasi pemulihan aset hasil korupsi. Silahkan ditelaah regulasi di selurug dunia apakah ada upaya penghapusan pidana ketika adanya […]
Tidak ada Komitmen DPR untuk Mengembalikan Marwah KPK
Sehubungan dengan telah terpilihnya Pimpinan KPK, maka IM57+ Institute berpandangan: Pertama, tidak ada representasi masyarakat sipil dalam komposisi pimpinan Pimpinan KPK yang terpilih. Seluruh Pimpinan KPK yang terpilih mewakili institusi penegak hukum dan auditor. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintahan yang baru tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong reform KPK yang seharusnya menjadi kunci penting […]