Saksi BKN Mengungkap Banyak Kejanggalan dalam Proses Pelaksanaan TWK KPK
Sidang Gugatan PTUN Tahap Pembuktian dan Kesaksian
1. Advokasi litigasi IM57+ masih berlanjut hingga hari ini. Kamis, 30 Juni 2022 pukul 10.00-20.00 WIB, telah diselenggarakan sidang lanjutan dengan agenda pemberian bukti tambahan pemeriksaan saksi-saksi. Pada persidangan sebelumnya, Hakim telah mempersilakan masing-masing pihak untuk melengkapi bukti-bukti dan mengajukan saksi yang menguatkan argumen dalil gugatan untuk hari ini. 2. Saksi yang diajukan kuasa hukum […]
Melemahnya Kredibilitas Pimpinan KPK dan Pelanggaran dalam TWK Kembali Menjadi Sorotan Internasional
Amerika Serikat menerbitkan Laporan Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia Tahun 2021 yang menggambarkan bagaimana penerapan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia selama tahun 2021. IM57+ Institute melihat terdapat empat hal krusial dalam laporan tersebut terkait KPK. Pertama, laporan tersebut menggambarkan disparitas perlakuan terhadap pelanggar etik dan pegawai berintegritas. Pada laporan yang sama, […]
Penetapan Haris dan Fatia Sebagai Tersangka Memukul Mundur Upaya Membongkar Kejahatan Oligarki
Penetapan Haris dan Fatia sebagai tersangka merupakan langkah mundur dalam membongkar kejahatan oligarki di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan beberapa asalan. *Pertama,* secara umum, untuk mengungkap berbagai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan korupsi, perlindungan terhadap kebebasan bicara menjadi syarat mutlak sehingga berbagai instrumen hukum pasca reformasi mendorong terciptanya iklim yang mendukung publik berperan secara aktif. […]
Aparat Negara Tidak Boleh Digunakan Untuk Merepresi Hak Manusia Pada Kasus Wadas
Kekerasan kembali terjadi dengan adanya tindakan aparat penegak hukum melakukan pemaksaan sepihak, untuk mendorong terlaksananya proyek pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),karena mengerahkan aparat penegak hukum dengan jumlah signifikan, serta melakukan tindakan paksa tanpa mengindahkan prinsip due process of law. Proses pengamanan […]