Tanggapan atas Pengajuan Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi oleh Nurul Ghufron

Pertama, sangat berorientasi pada menguntungkan kepentingan pribadi. Revisi UU KPK menimbulkan banyak sekali hambatan pada KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, Nurul Ghufron tidak pernah meributkan revisi yang melemahkan institusi tersebut. Alih-alih Nurul Ghufron baru bersuara ketika ada kepentingan pribadinya yang terusik untuk maju kembali sebagai pimpinan KPK. Bahkan, untuk menghindari persaingan, Nurul […]

Pertemuan Antara Firli Bahuri dan Lukas Enembe

Terkait pertemuan antara Firli Bahuri dan Lukas Enembe, IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut : 1. Kedatangan Firli Bahuri ke rumah Lukas Enembe ini seharusnya dilihat sebagai intervensi terhadap tugas penyidik yang sedang bertugas. Para penyidik KPK yg saat ini bertugas akan menjadi sungkan, bahkan mungkin malah menjadi segan dan takut, karena melihat pimpinan KPK bercengkrama […]

Tanggapan Usulan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Mengenai Restorative Justice

Terkait usulan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengenai restorative justice untuk kasus korupsi, IM57 Intitute berpendapat sebagai berikut: 1. Konsep restorative justice utk kasus korupsi tidak bisa di terapkan, karena berdasarkan UNCAC kejahatan korupsi termasuk kejahatan luar biasa, bersama” Narkotika dan Terorisme. 2. Jika kita terapkan restorative justice, pelaku korupsi akan menganggap tindak pidana kejahatannya […]

Sebaiknya Firli Bahuri segera Deklarasi sebagai Calon Presiden

Beberapa waktu yang lalu Firli Bahuri secara tiba-tiba kembali mengungkit desas desus perkara OTT lama yang terjadi tahun 2011 “Kardus Durian” yang diduga melibatkan pimpinan Partai Politik tertentu Menjelang Pemilu, statement yang seolah-olah heroik dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Namun jika lebih jeli kita cermati, hal ini mencerminkan Firli Bahuri […]

12 Temuan Awal Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil Terkait Peristiwa Pelanggaran HAM di Stadion Kanjuruhan

Peristiwa kekerasan yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, Tim Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, YLBHI, Lokataru, IM 57+ Institute dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah melakukan investigasi selama kurang lebih […]

Hasil Gugatan PTUN Memperkuat Rekomendasi ORI dan Komnas HAM

1.         Hari ini, Kamis, 29 September 2022, Majlis Hakim PTUN telah memutuskan gugatan 49 eks-Pegawai KPK dengan nomor perkara 46/G/TF/2022/PTUN.JKT dan 47/G/TF/2022/PTUN.JKT. melawan Pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Republik Indonesia. 2.         Majlis Hakim menolak seluruh gugatan pemohon. Namun, dalam pertimbangan Majlis Hakim menyebutkan bahwa: a.         Majelis Hakim mengakui bahwa UU No. 19 Tahun 2019 […]

Tanggapan OTT Rektor UNILA Oleh KPK

Terkait OTT ini  terdapat beberapa tanggapan: Pertama, OTT rektor ini tidak boleh berhenti hanya pada rektor. Perlu adanya pengembangan potensi korupsi pada level kementerian/lembaga. Mengingat kritik terhadap KPK pada periode pimpinan ini adalah OTT yang dilakukan pada level bawah dan tidak ada pengembangan atas kasus yang ditangani sehingga OTT sekedar hanya menjadi formalitas serta tidak […]

Tanggapan Penanganan Kasus Duta Palma

1. Utk level koruptor puluhan triliun ini memang membutuhkan komitmen kuat dari negara, terutama Bapak Presiden selaku pemimpin negara agar menggerakkan seluruh institusi di bawah kekuasaannya guna memaksimalkan seluruh lembaga penegak hukum dan intelejen yang ada dalam mengejar Surya Darmadi diseluruh dunia. 2. Hampir di seluruh kedutaan di luar negeri, Indonesia memiliki atase kepolisian, atase […]

Fakta Persidangan KPK Menyampaikan Laporan Alih Status Pegawai Tanpa Menyertakan Hasil Temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM

1. Persidangan gugatan eks-pegawai KPK kembali digelar hari ini, Selasa 26 Juli 2022. Sidang kali ini adalah rangkaian dari pembuktian dan kesaksian yang diajukan oleh para pihak. Setelah sidang tanggal 30 Juni menghadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat, sidang tanggal 7 dan 14 Juli agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh kuasa hukum eks-pegawai […]