Keputusan Pemerintah Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Memperkuat Kecurigaan Publik Terkait Kepentingan Pemilu 2024
Menanggapi pengumuman yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD terkait sikap Presiden untuk menerapkan perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK periode saat ini, IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, IM57+ Institute sama sekali tidak terkejut dengan keputusan tersebut mengingat kami telah memperingatkan sejak jauh-jauh hari bahwa ada konsekuensi yang sangat serius dalam perpanjangan masa jabatan […]
Upaya Kriminalisasi Denny Indrayana Adalah Upaya Pembungkaman Demokrasi
Menanggapi upaya kriminalisasi terkait pelaporan Denny Indrayana kepada Pihak Kepolisian, maka IM57+ Institute menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, pelaporan ini tidak dapat terlepas dari statemen Menkopolhukam yang alih-alih berfokus pada upaya-upaya pelemahan demokrasi dan anti korupsi malah menaikkan isu kebocoran informasi yang berpotensi menjadi bahan kriminalisasi. Mahfud MD harusnya mempunyai sikap yang sama kerasnya […]
Firli Kembali Tidak Patuh Hukum: Berhentikan
Untuk menanggapi pertanyaan media soal perkembangan Ombudsman terkait Laporan Maladministrasi a.n Brigjen. Pol. Endar Priantoro, IM57+ Institute, berpendapat: Pertama, kami menilai penolakan oleh KPK terkait pemeriksaan kasus dugaan maladministrasi dalam pemberhentian Brigjen. Pol. Endar Priantoro dari KPK merupakan bentuk pengulangan sekian kalinya Pimpinan KPK dan perangkatnya tidak patuh hukum. Hal ini terlebih dapat terlihat dari […]
PUTUSAN MK: JANGAN GUNAKAN KPK UNTUK KEPENTINGAN 2024
Sehubungan dengan dibacakannya PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 pada hari ini yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun, maka IM57+ Institute mengeluarkan 4 pernyataan.
Putusan MK: Jangan Gunakan KPK untuk Kepentingan 2024
Sehubungan dengan dibacakannya PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 pada hari ini yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun, maka IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, judicial review sarat kepentingan pribadi. Sejak awal, proses JR dilaksanakan tanpa adanya dimensi kepentingan publik, terlebih pemberantasan korupsi. Fokus utama hanyalah mengakomodir kepentingan Nurul Ghufron yang belum mencukupi umurnya […]
Agenda Apa Dibalik Permohonan Masa Jabatan KPK
Pada proses persidangan JR yang diajukan oleh NURUL GHUFRON terkait Pasal 29 (e) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 (UU KPK) ternyata terdapat permohonan lain berupa perpanjangan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun sehingga berakhir pasca pemilu 2024. Permohonan tersebut diselipkan pada saat perbaikan permohonan memgenai […]
Pemulangan Brigjen Endar Priantoro adalah Pemaksaan Kasus oleh Pimpinan KPK
Menanggapi pemulangan Brigjen Endar Priantoro yang diduga terkait pemaksaan naiknya formula E, IM57+ Institute menyatakan: Pertama, pemberhentian Brigjen Endar Priantoro tidak dapat dilihat dari tindakan rutin KPK tetapi indikasi pemaksaan rekayasa kasus oleh Firli Bahuri. Hal tersebut mengingat, pemaksaan ini terdapat keganjilan untuk memaksakan naiknya salah satu kasus yang diduga terkait kepentingan politik tertentu. Pemaksaan […]
Keberlanjutan Kasus Haris Fatia Memukul Munduk Gerakan Anti Korupsi
IM57+ Institute menilai pelimpahan kasus Haris- Fatia oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI memukul mundur gerakan anti korupsi dengan beberapa alasan: Pertama, pengawalan pemberantasan korupsi mengandalkan partisipasi publik. Partisipasi tersebut baik dilakukan melalui pelaporan kasus yang diketahuinya maupun advokasi kasus yang seharusnya ditindaklanjuti penegak hukum. Terus berlanjutnya kasus Haris-Fatia tanpa mendengar kritik publik […]
Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar
Demi Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harus Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Atas Kritiknya Terhadap Pejabat Publik* Kasus kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait kritiknya terhadap pejabat publik kian tampak dipaksakan. Proses hukum yang memakan waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memberi […]
Skor IPK adalah Salah Satu Cerminan Buruk Kinerja Presiden dalam Pemberantasan Korupsi
Hari ini (31/01) Transparency International Indonesia (TII) memaparkan hasil Corruption Perception Index (CPI) 2022 yang menunjukan semakin terpuruknya kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Terkait hal tersebut terdapat beberapa tanggapan dari IM57+ Institute: Pertama, kata-kata Presiden Joko Widodo terkait kerja, kerja dan kerja dalam Kampanye Calon Presiden pada 2019 yang lalu akhirnya menjadi kenyataan. Ironisnya kerja […]