LBP dan Firli Harus Belajar Kembali Soal Fungsi OTT
Menanggapi pernyataan Firli dan LBP terkait OTT, IM57+ Institute memberikan tanggapan sebagai berikut: Pernyataan LBP dan Firli membuktikan mereka tidak memahami fungsi dari OTT. OTT memiliki dua fungsi strategis dalam proses penegakan hukum. Pertama, OTT berfungsi sebagai pintu masuk dalam penanganan kasus yang lebih rumit. Tidak terhitung jumlahnya kasus bernilai strategis yang pernah ditangani KPK […]
Putusan Lepas Bupati Mimika Nonaktif Eltinus Omaleng Penuh Kejanggalan
Sehubungan dengan vonis lepas dari Bupati Mimika nonaktif, Eltinus Omaleng, saya sebagai Ketua IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, putusan lepas tersebut menimbulkan perseden buruk karena kasus korupsi ini memiliki dimensi publik yang luas dan strategis. Hal tersebut mengingat, tempat terjadinya tindak pidana ini di Papua yang sedang adanya upaya pembangunan infrastuktur besar-besaran sehingga […]
Jaringan 34 Investigator Sipil IM ACA Batch-1 Siap Melakukan Investigasi Korupsi di Seluruh Indonesia
Setelah melaksanakan pendidikan khusus investigator sipil selama empat hari (22-25 Juni 2023), IM57+ Institute mewisuda angkatan pertama Indonesia Memanggil Anti Corruption Academy (IM-ACA) Batch 1 Tahun 2023 pada malam hari ini, Minggu 25 Juni 2023 bertempat di Ballroom Novotel Cikini, Jakarta. Sebanyak 34 peserta dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, jurnalis, mahasiswa, buruh, pusat studi dan […]
IM57+ Institute Anti-Corruption Academy
Hari ini (22/06/2023), IM57+ Institute melakukan upacara pembukaan (opening ceremony) kegiatan Indonesia Memanggil Anti Corruption Academy (IM-ACA) Batch 1 Tahun 2023 bertempat di Novotel Cikini, Jakarta. IM-ACA merupakan pelatihan khusus investigator masyarakat sipil dalam mendeteksi dan menindaklanjuti temuan kasus korupsi. Adapun peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah sebanyak 34 orang yang berasal dari LSM/NGO, media, […]
Putusan Dewas Menggambarkan Bagaimana Hukum Bekerja di KPK
Menanggapi Konferensi Press Dewas KPK hari ini Senin 19 Juni 2023, IM57+ Institute berpendapat sebagai berikut: Pertama, putusan Dewas KPK terhadap dugaan pelanggaran etik sdr Firli Bahuri, termasuk indikasi kebocoran barang bukti, bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sejak awal pelaporan dan audiensi masyarakat sipil serta para mantan Pimpinan KPK kepada Dewas KPK pada 10 April 2023 […]
KEPUTUSAN PEMERINTAH TERKAIT PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK MEMPERKUAT KECURIGAAN PUBLIK TERKAIT KEPENTINGAN PEMILU 2024
Judicial review sarat kepentingan pribadi. Terlebih permohonan masa jabatan dari 4 menjadi 5 tahun tidak muncul sejak awal melainkan muncul pada proses perbaikan permohonan. Seakan adanya skenario yang diatur pada proses tersebut.
Keputusan Pemerintah Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Memperkuat Kecurigaan Publik Terkait Kepentingan Pemilu 2024
Menanggapi pengumuman yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD terkait sikap Presiden untuk menerapkan perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK periode saat ini, IM57+ Institute mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, IM57+ Institute sama sekali tidak terkejut dengan keputusan tersebut mengingat kami telah memperingatkan sejak jauh-jauh hari bahwa ada konsekuensi yang sangat serius dalam perpanjangan masa jabatan […]
Upaya Kriminalisasi Denny Indrayana Adalah Upaya Pembungkaman Demokrasi
Menanggapi upaya kriminalisasi terkait pelaporan Denny Indrayana kepada Pihak Kepolisian, maka IM57+ Institute menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, pelaporan ini tidak dapat terlepas dari statemen Menkopolhukam yang alih-alih berfokus pada upaya-upaya pelemahan demokrasi dan anti korupsi malah menaikkan isu kebocoran informasi yang berpotensi menjadi bahan kriminalisasi. Mahfud MD harusnya mempunyai sikap yang sama kerasnya […]
Firli Kembali Tidak Patuh Hukum: Berhentikan
Untuk menanggapi pertanyaan media soal perkembangan Ombudsman terkait Laporan Maladministrasi a.n Brigjen. Pol. Endar Priantoro, IM57+ Institute, berpendapat: Pertama, kami menilai penolakan oleh KPK terkait pemeriksaan kasus dugaan maladministrasi dalam pemberhentian Brigjen. Pol. Endar Priantoro dari KPK merupakan bentuk pengulangan sekian kalinya Pimpinan KPK dan perangkatnya tidak patuh hukum. Hal ini terlebih dapat terlihat dari […]
PUTUSAN MK: JANGAN GUNAKAN KPK UNTUK KEPENTINGAN 2024
Sehubungan dengan dibacakannya PUTUSAN Nomor 112/PUU-XX/2022 pada hari ini yang memperpanjang masa jabatan Komisioner KPK menjadi 5 tahun, maka IM57+ Institute mengeluarkan 4 pernyataan.