Putusan Praperadilan Hasto Kristianto
Terkait dengan Putusan Praperadilan yang menolak permohonan Hasto Kristianto, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, apresiasi terhadap majelis hakim yang telah menolak permohonan tersebut. Hal tersebut mengingat karena secara nyata bukti yang ditampilkan oleh KPK melebihi persyaratan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KPK. Ini menjadi suatu pijakan yang baik mengingat kasus ini […]
Skor Indeks Persepsi Korupsi
Terkait dengan skor IPK Indonesia tahun ini, IM57+ Institute: Pertama, kenaikan skor sebesar dari 34 ke 37 adalah sinyal bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih serius untuk menunjukan realisasi komitmen pemberantasan korupsi. Pada satu sisi, kenaikan skor adalah momentum positif yang harus digunakan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan KPK pimpinan baru serta adanya berbagai pernyataan […]
Inovasi Untuk Bangsa: Inovasi Sebagai Kebijakan dan Penghindaran Korupsi
World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menerbitkan Global Innovation Index (GII) Tahun 2024. Indonesia berada di rangking 54 dari 133 negara, dengan skor 30,6. Peringkat tertinggi atau rangking 1 dalam GII 2024 ditempati oleh Swiss, dengan skor 67,5. Pemeringkatan GII 2024 menggunakan 80 (delapan puluh) indikator. Ke-80 indikator ini dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis […]
Penetapan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka
Terkait penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka maka IM57+ Institute berpendapat: Pertama, penetapan tersangka ini menjadi pintu masuk untuk membuka skandal yang lebih besar dan menunjukan tidak kompetennya pemimpin sebelumnya. Hal tersebut mengingat bahwa kasus ini sudah bertahun-tahun berjalan sejak OTT dan maju mundur proses yang terjadi tetapi baru diproses saat ini. Artinya, Pimpinan KPK saat […]
Tanggapan Terkait Pendekatan Denda Damai Terhadap Koruptor
Terkait dengan adanya upaya penggunaan pendekatan denda damai yang diungkapkan oleh Menteri Hukum, dapat disampaikan: Pertama, secara formil, pendekatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut mengingat, ketentuan dalam UU Kejaksaan menysaratkan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang mengatur secara pokok pidana dimaksud untuk dapat menggunakan denda damai. Ketentuan pada pasal 4 […]
Tanggapan Terhadap Pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra
Terkait soal pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra soal pemaafan koruptor dengan syarat pengembalian uang negara sebagai Amnesti dan Abolisi, IM57+ Institute berpendapat: Pertama, ini menjadi upaya untuk menjustifikasi peringanan hukuman koruptor dan bahkan pemaafan dengan menggunakan dalih optimalisasi pemulihan aset hasil korupsi. Silahkan ditelaah regulasi di selurug dunia apakah ada upaya penghapusan pidana ketika adanya […]
Buku Pendidikan Antikorupsi Transdisiplin (PAT) dan Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi (BOBA)
Berikut link e-book buku Pendidikan Antikorupsi Transdisiplin (PAT) dan Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi (BOBA) dari Satgasus Pencegahan Korupsi POLRI yang Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024 diluncurkan oleh Kapolri. Semoga bermanfaat. Buku Pendidikan Antikorupsi Transdisiplin (PAT) : Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi (BOBA) :
Realisasikan Janji Kepolisian pada Penanganan Firli
Sehubungan dengan tidak hadirnya Firli dalam pemeriksaan, IM57+ Institute berpandangan: Pertama, sudah saatnya Kepolisian merealisasikan komitmennya untuk menggunakan upaya paksa atas sikap yang tidak kooperatif dari Firli Bahuri. Penangkapan Firli harus segera direalisasikan sehingga publik tidak melihatnya sebagai suatu drama tanpa berksesudahan tanpa ada komitmen realisasi. Firli adalah percontohan bagaimana penanganan kasus yang melibatkan penegak […]
Tidak ada Komitmen DPR untuk Mengembalikan Marwah KPK
Sehubungan dengan telah terpilihnya Pimpinan KPK, maka IM57+ Institute berpandangan: Pertama, tidak ada representasi masyarakat sipil dalam komposisi pimpinan Pimpinan KPK yang terpilih. Seluruh Pimpinan KPK yang terpilih mewakili institusi penegak hukum dan auditor. Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintahan yang baru tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong reform KPK yang seharusnya menjadi kunci penting […]
Kongres II IM57+ Institute
Pada tanggal 16 November 2024, IM57+ Institute mengadakan Kongres II sebagai akhir masa kepengurusan Pengurus Periode 2021-2024. Pembukaan acara tersebut diawali dengan konfrensi Pres yang mengangkat Rapor Kinerja Periode Joko Widodo yang menggarisbawahi 9 catatan utama serta rekomendasi bagi Presiden saat ini yang dipaparkan oleh M. Praswad Nugraha (Ketua IM57+ Institute) dengan penanggap Asfinawati (Akademisi […]