Penetapan Haris dan Fatia Sebagai Tersangka Memukul Mundur Upaya Membongkar Kejahatan Oligarki
Penetapan Haris dan Fatia sebagai tersangka merupakan langkah mundur dalam membongkar kejahatan oligarki di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan beberapa asalan. *Pertama,* secara umum, untuk mengungkap berbagai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan korupsi, perlindungan terhadap kebebasan bicara menjadi syarat mutlak sehingga berbagai instrumen hukum pasca reformasi mendorong terciptanya iklim yang mendukung publik berperan secara aktif. […]
Majlis Komisioner Mengabulkan Sebagian Permohonan Informasi Eks-Pegawai KPK; Kami akan Mengajukan Banding
1. Sidang putusan sengketa informasi publik antara 11 eks-pegawai KPK terhadap KPK terkait informasi assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digelar pada Jumat, 18 Maret 2022 melalui mekanisme daring. Pelaksaan pembacaan ini dilakukan secara bertahap Register Nomor 024-026/VII/KIP-PS/2021 pada pukul 10.00-11.30 WIB. Register 027-034/VII/KIP-PS/2021 akan dimulai setelah Sholat Jumat diselenggarakan. 2. Majlis Komisioner memutukan bahwa informasi […]
SMS Blast Ketua KPK Diduga Menggunakan Fasilitas Negara
1. IM57 Institute melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK. Hari ini Jumat, 11 Maret 2022, laporan disampaikan berkaitan dengan dugaan Ketua KPK telah sewenang-wenang menggunakan fasilitas KPK yang dibiayai oleh anggaran negara untuk kepentingan pribadinya berupa menyampaikan pesan […]
Pimpinan KPK dan Kepala BKN Tidak Mematuhi Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI, Eks-Pegawai KPK mengajukan Gugatan PTUN.
1. 49 orang eks-pegawai KPK yang diberhentikan melalui assesment TWK mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut diajukan dengan nomor perkara 46/G/TF/2022/PTUN.JKT dan 47/G/TF/2022/PTUN.JKT. 2. Gugatan ditujukan kepada Presiden RI, Pimpinan KPK, dan Kepala BKN dengan objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tidak dilaksanakannya Rekomendasi Komnas HAM pada tanggal16 Agustus 2021 dan […]
Aparat Negara Tidak Boleh Digunakan Untuk Merepresi Hak Manusia Pada Kasus Wadas
Kekerasan kembali terjadi dengan adanya tindakan aparat penegak hukum melakukan pemaksaan sepihak, untuk mendorong terlaksananya proyek pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),karena mengerahkan aparat penegak hukum dengan jumlah signifikan, serta melakukan tindakan paksa tanpa mengindahkan prinsip due process of law. Proses pengamanan […]
IM57+ Institute Minta Dewas untuk Sanksi Lili Pintauli Siregar Seadil-adilnya
Pada hari ini, jumat (4/2), Dewan Pengawas KPK melakukan klarifikasi terhadap tiga orang anggota IM57+ Institute, terkait pelaporan dugaan kebohongan publik yang dilakukan Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. Saksi yang dipanggil adalah Benydictus Siumlala, Ita Khoiriyah, dan Rizka Anungnata. Pelaporan dugaan atas kebohongan publik bermula dari Lili yang melakukan konferensi pers membantah keterkaitan dirinya berkomunikasi […]
IM57+ Institute Resmi Berbadan Hukum Sebagai Perkumpulan dan Pengumuman Pengurus
Pada hari Rabu (5 Januari 2022), Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) resmi berbadan hukum sebagai perkumpulan yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Melalui pengesahan tersebut, maka IM57+ Institute dapat beraktivitas sebagai Lembaga resmi yang diakui oleh negara. Melalui pendekatan tersebut maka diharapkan kontribusi IM57+ Institute dalam pemberantasan korupsi […]